Samarinda, Klausa.co – Usulan program pendidikan gratis hingga jenjang S3 yang dilontarkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Rudy Mas’ud-Seno Aji, mengundang berbagai respons dari kalangan pengamat. Salah satunya datang dari akademisi Universitas Mulawarman, Purwadi, yang mengingatkan soal potensi dampak signifikan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltim.
Purwadi menilai program ambisius tersebut membutuhkan anggaran dalam jumlah besar, yang bisa mengancam stabilitas fiskal daerah.
“Program ini memang mungkin dijalankan, tetapi risiko terhadap keseimbangan anggaran daerah harus diperhitungkan secara matang. Beban pada APBD akan sangat berat jika manajemen keuangannya tidak cermat,” ujarnya.
Menurut data yang dihimpun, APBD Kalimantan Timur pada tahun 2025 diproyeksikan mencapai Rp21 triliun. Dari jumlah itu, sektor pendidikan diharapkan menyerap porsi signifikan anggaran, terutama dengan adanya program yang menargetkan pelajar dari tingkat SMA hingga perguruan tinggi. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan bahwa ada sekitar 309.594 pelajar yang berpotensi menjadi penerima manfaat program ini.
Namun, Purwadi menekankan perlunya kewaspadaan atas dampak jangka panjang dari alokasi anggaran yang besar untuk pendidikan. “Jika anggaran pendidikan mendominasi, maka sektor-sektor lain yang juga krusial bagi pembangunan daerah, seperti infrastruktur atau kesehatan, bisa saja terpinggirkan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Purwadi menyoroti minimnya informasi mengenai tata kelola anggaran yang diusulkan oleh tim pasangan calon ini. “Tanpa perhitungan detail, risiko ketidakseimbangan APBD akan terus mengintai. Transparansi pengelolaan dana menjadi penting agar tidak membebani sektor-sektor lain,” tambahnya.
Di sisi lain, program beasiswa Kaltim Tuntas, yang diinisiasi oleh pasangan petahana Isran Noor-Hadi Mulyadi, juga masih menjadi sorotan. Sejak 2019 hingga 2023, program ini telah menyedot anggaran sebesar Rp1,2 triliun, dengan total 176.653 penerima beasiswa. Meski demikian, keberlanjutan dan efektivitas program ini terus menjadi bahan evaluasi.
“Persaingan dua program besar ini menarik untuk dicermati. Namun, keberhasilan dari kedua program ini sangat bergantung pada perencanaan anggaran yang tepat dan eksekusi yang efektif,” pungkas Purwadi.
Sebelumnya, pasangan Rudy-Seno mewujudkan Gratispol bukan perkara sukar. Calon Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud mengerangkan, anggaran daerah sudah cukup kuat dalam menopang program yang mereka susun.
Namun tetap perlu menyinergikan kerja-kerja pemerintah daerah dan pusat. Terlebih, Kaltim kini sudah menjadi bagian dari Ibu Kota Nusantara (IKN). Koneksi dan lobi yang mumpuni ke pemerintah pusat, diyakini Rudy bakal memperkuat kebutuhan infrastruktur di Kaltim.
“Sekolah dan rumah sakit unggulan pun bisa terealisasi di 10 kabupaten/kota yang ada,” lanjutnya.
Rudy melihat, saat ini Bumi Etam masih belum bisa memaksimalkan pengelolaan APBD-nya. Hal ini bisa dilihat dari sisa langsung penggunaan anggara (silpa) yang ada di 2023 lalu. Jumlahnya mencapai Rp 7,5 triliun. (Yah/Fch/Klausa)
