Kukar, Klausa.co – Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Akmal Malik, memulai tahun 2025 dengan agenda padat. Bersama jajaran, ia melakukan kunjungan kerja ke tiga wilayah strategis, Kutai Kartanegara (Kukar), Kutai Barat (Kubar), dan Mahakam Ulu (Mahulu) pada 13-16 Januari. Fokus utama kunjungan ini adalah meninjau kondisi ruas jalan nasional lintas tengah Kaltim yang menghubungkan ketiga wilayah tersebut.
Perjalanan dimulai dari Loa Janan di Kukar hingga Barong Tongkok di Kubar, melintasi sejumlah titik seperti Kota Bangun, Muara Muntai, dan Simpang Blusuh. Ruas jalan ini, yang menjadi urat nadi penghubung, menampilkan tantangan berat. Akmal Malik menyebut bahwa hanya 45 persen dari ruas Sp Blusuh hingga perbatasan Kalimantan Tengah yang berada dalam kondisi mantap.
“PR-nya luar biasa,” ujar Akmal Malik di Muara Leka, didampingi Anggota DPR RI Syarifah Suraidah dan Anggota DPD RI Yulianus Henock Sumual.
“Kami bersama-sama mengidentifikasi masalah ini untuk dilaporkan ke pusat,” tambahnya.
Kunjungan lapangan ini tidak hanya sekadar inspeksi, tetapi juga menjadi langkah konkret untuk menyusun kebijakan berbasis fakta. Akmal menegaskan pentingnya kolaborasi dengan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Provinsi Kaltim dalam memperbaiki infrastruktur. Empat ruas jalan yang menjadi prioritas perbaikan pada 2025 meliputi kawasan Kukar, Kubar, dan Mahulu.
“Tujuan kami turun langsung adalah memahami permasalahan dan mencari solusi tepat. Pendekatan ini kami harapkan dapat memberikan hasil yang signifikan bagi masyarakat,” kata Akmal.
Bagi Kaltim, jalan bukan hanya penghubung, melainkan juga urat nadi ekonomi. Peninjauan ini diharapkan dapat memastikan pembangunan infrastruktur berjalan lancar demi meningkatkan mobilitas masyarakat dan memperkuat konektivitas antardaerah.
Sebagai wilayah yang sedang bersiap menyongsong pemindahan ibu kota negara, tantangan infrastruktur di Kaltim tak bisa dianggap ringan. Dengan kunjungan ini, Pj Gubernur menunjukkan komitmennya untuk membawa perbaikan secara bertahap, sekaligus menjembatani kebutuhan masyarakat dengan keputusan pemerintah pusat.
“Momentum ini adalah langkah awal, bukan akhir,” ujar Akmal menutup peninjauan. (Wan/Fch/Klausa)