Samarinda, Klausa.co – Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Akmal Malik mengkritik kinerja Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura (DPTPH) dalam Coffee Morning bersama awak media di Odah Etam Jalan Gadjah Mada, Selasa (27/2/2024).
Akmal menilai pengembangan ketahanan pangan DPTPH tidak fokus karena masih terpaku pada program-program kecil. Ia mendorong DPTPH untuk fokus pada permasalahan utama Kaltim, yaitu kelangkaan pangan dengan hampir 50 persen komoditas pangan diimpor dari luar daerah.
“Kita harus menerjemahkan kembali arti Kaltim berdaulat dari segi ketahanan pangan,” tegas Akmal.
Menurutnya, fokus pada masalah akan menghasilkan program yang maksimal. Hal ini dapat diwujudkan dengan kolaborasi antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim, pemerintah kabupaten/kota, hingga tingkat desa.
“Artinya semua harus bergerak, ada keserantakan,” imbuhnya.
Akmal juga menekankan pentingnya pemanfaatan 85 Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) dan ratusan penyuluh pertanian di Kaltim. Ia yakin BPP yang memiliki lahan 5 hektar per daerah dapat menjadi role model kemandirian ketahanan pangan.
Sebagai contoh, Akmal mendorong penyuluh pertanian untuk menanam cabai di seluruh lahan BPP. Hal ini diyakini mampu menekan angka inflasi, bahkan meniadakannya.
Untuk menunjang perekonomian dan keberlangsungan lingkungan, Akmal menyarankan DPTPH berkolaborasi dengan OPD lain. Contohnya, memanfaatkan lahan reklamasi pasca tambang untuk menanam komoditi yang cocok dengan lahan kritis.
“Menanam kemiri sunan paling cocok. Kemiri sunan sangat bermanfaat untuk biodiesel. Dana reklamasi itu digunakan untuk menanam itu. Nanti Kaltim akan menjadi penyuplai biodiesel. Saya yakin, masalahnya fokus nggak itu,” pungkas Akmal.
Diketahui, DPTPH Kaltim memiliki major project hortikultura pada tahun 2024 dengan fokus pada komoditas pisang, cabai rawit, cabai besar, bawang merah, pepaya, dan nanas. Proyek ini akan dikembangkan di Kabupaten Kutai Timur, Kutai Kartanegara, Berau, dan Paser. (Yah/Fch/Klausa)