Samarinda, Klausa.co – Tagar #KaburAjaDulu tengah riuh di media sosial. Dari Instagram hingga X, warganet berbondong-bondong menyerukan ajakan kabur ke luar negeri. Entah untuk bekerja, melanjutkan pendidikan, atau sekadar mencari kehidupan yang lebih layak. Fenomena ini bukan sekadar tren digital, melainkan sebuah ekspresi kekecewaan terhadap kondisi politik dan ekonomi dalam negeri.
Bagi Syaiful Bachtiar, pengamat politik dari Universitas Mulawarman, tagar ini bukan sekadar guyonan. Ia menilai, seruan tersebut mencerminkan ketidakpuasan publik terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap makin jauh dari kepentingan rakyat.
“Ini bentuk sindiran. Kebijakan pemerintah saat ini banyak yang tidak memperhitungkan sektor mana yang lebih membutuhkan perhatian. Semua dipukul rata,” ujar Syaiful saat dihubungi Klausa.co, pada Kamis (20/2/2025).
Salah satu kebijakan yang jadi sorotan adalah pemangkasan anggaran hingga Rp306,69 triliun. Berbagai sektor diprediksi ikut terdampak atas kebijakan ini, mulai dari pelayanan publik, program makan bergizi gratis (MBG), hingga revisi Undang-Undang Mineral dan Batu Bara (Minerba).
Syaiful melihat pola pengambilan kebijakan pemerintahan saat ini cenderung serampangan. Beberapa keputusan justru lebih menguntungkan kelompok tertentu ketimbang masyarakat luas.
“Kalau kita lihat dari skema kebijakan, prosesnya tidak berjalan dengan baik. Banyak keputusan yang tidak pro-rakyat, tapi malah menguntungkan oligarki,” katanya.
Tak hanya itu, angka pemutusan hubungan kerja (PHK) kian meningkat. Industri dalam negeri menghadapi keterbatasan bahan baku, sementara lapangan pekerjaan makin sempit.
“Mencari pekerjaan sekarang sulit. Apalagi yang gajinya layak sesuai kualifikasi pendidikan atau keahlian yang dimiliki,” tutur Syaiful.
Menurut Syaiful, bagi sebagian orang tagar #KaburAjaDulu adalah bentuk satire sosial. Tapi bagi yang lain, itu adalah realitas. Dia menambahkan, kesempatan di luar negeri kini terlihat lebih menjanjikan dibandingkan bertahan di dalam negeri yang penuh ketidakpastian.
“Ini simbol dari ketidaknyamanan masyarakat. Artinya, kondisi Republik Indonesia saat ini sedang tidak baik-baik saja,” tegasnya.
Syaiful menyoroti pola pengambilan kebijakan pemerintah yang kerap terbalik. Bukannya mendengar aspirasi rakyat lebih dulu, kebijakan justru diambil secara sepihak. Protes muncul, baru kemudian dilakukan revisi.
“Ini pola yang salah. Harusnya, pemerintah lebih transparan dan melibatkan masyarakat sebelum membuat keputusan besar,” ujarnya. (Yah/Fch/Klausa)
