Samarinda, Klausa.co – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) sedang berpacu dengan waktu. Seluruh musyawarah desa dan kelurahan diminta menyegerakan pembentukan Koperasi Merah Putih ditarget rampung pada 28 Mei 2025, lebih cepat tiga hari dari jadwal awal.
Langkah ini diumumkan langsung oleh Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, dalam Peluncuran dan Dialog Percepatan Musyawarah Desa/Kelurahan Khusus Pembentukan Koperasi Merah Putih yang digelar di Lamin Etam, Kompleks Rumah Jabatan Gubernur, Sabtu (24/5/2025).
“Sampai hari ini, lebih dari separuh dari total 1.038 desa dan kelurahan di Kaltim sudah melaksanakan musyawarah. Targetnya, pada 28 Mei pukul 23.30 Wita, seluruhnya sudah tuntas,” tegas Seno di hadapan para kepala daerah dan perangkat desa.
Langkah percepatan ini menyusul keberhasilan beberapa daerah yang telah lebih dulu menuntaskan musyawarah. Kota Bontang disebut sebagai daerah pertama yang mencapai 100 persen, disusul Samarinda yang terus mempercepat proses. Seno pun berharap kabupaten/kota lain tidak ketinggalan.
Program Koperasi Merah Putih merupakan bagian dari inisiatif besar Presiden Prabowo Subianto untuk menghidupkan kembali semangat ekonomi kerakyatan lewat koperasi. Setiap desa dan kelurahan akan memiliki satu koperasi yang dibentuk melalui musyawarah warga, lalu diformalkan secara hukum.
“Setelah musyawarah, pemerintah akan kirimkan notaris ke tiap desa dan kelurahan untuk membuat akta badan hukum. Akta ini nanti disahkan Kementerian Hukum dan HAM, kemudian diserahkan ke Kementerian Koperasi,” terang Seno.
Jika semua sesuai rencana, koperasi desa akan diluncurkan serentak oleh Presiden Prabowo pada 12 Juli mendatang. Satu tonggak penting lainnya sudah menunggu di ujung tahun, operasionalisasi koperasi secara nasional pada 28 Oktober 2025.
Sementara itu, Wakil Menteri Koperasi RI, Ferry Juliantono, menegaskan bahwa program ini bukan sekadar simbolik. Pemerintah menyiapkan subsidi modal awal hingga Rp3 miliar per koperasi, dengan tenor pinjaman enam tahun dan bunga rendah.
Menariknya, koperasi diberi keleluasaan dalam jenis usaha yang dijalankan, disesuaikan dengan potensi lokal masing-masing desa. Tidak perlu pula membangun kantor baru. Ferry menyarankan agar aset desa yang sudah ada dimanfaatkan untuk operasional koperasi.
“Kaltim selama ini menyumbang besar terhadap pendapatan negara. Sekarang saatnya negara memberi kembali,” ucap Ferry, mengapresiasi respon cepat Pemprov Kaltim dalam menjalankan arahan pusat.
Sebagai informasi, Presiden Prabowo sendiri telah mengalokasikan anggaran besar untuk mendukung keberhasilan program ini. Yakni Rp250 triliun untuk pengembangan koperasi desa, Rp300 triliun untuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) berbasis koperasi, dan Rp200 triliun untuk mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui mekanisme koperasi. (Din/Fch/ADV/Diskominfo Kaltim)
