Samarinda, Klausa.co – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) menegaskan komitmennya untuk terus mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Hal ini disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar, Sunggono, dalam momentum serah terima jabatan Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kalimantan Timur (Kaltim) di Auditorium Nusantara, Jumat (7/3/2025).
Dalam prosesi tersebut, Agus Priyono menyerahkan tampuk kepemimpinan kepada penggantinya, Mochammad Suharyanto. Sejumlah kepala daerah, termasuk Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, turut hadir sebagai bentuk dukungan terhadap transisi tersebut.
Sunggono menyebut, kemitraan strategis antara pemerintah daerah dan BPK harus dimaknai lebih dari sekadar relasi auditor dan auditee.
“BPK bukan hanya mengaudit, tetapi juga menjadi mitra dalam membangun tata kelola keuangan yang sehat dan berintegritas,” ujarnya.
Ia menambahkan, sinergi yang telah terbentuk selama ini perlu dipertahankan dan diperkuat di bawah kepemimpinan yang baru. Menurutnya, proses audit bukan hanya alat evaluasi, tetapi juga instrumen penting untuk mendorong perbaikan dalam sistem anggaran.
“Pemkab Kukar akan terus membuka diri terhadap masukan dan rekomendasi BPK. Karena pada akhirnya, yang kita perjuangkan bersama adalah pengelolaan keuangan yang tepat sasaran dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Pada kesempatan tersebut, Sunggono menyampaikan apresiasi terhadap Agus Priyono yang dinilainya telah berperan aktif dalam mendampingi Kukar memperbaiki sistem keuangan daerah.
“Terima kasih atas kerja sama yang solid selama ini. Kontribusi Pak Agus telah memberikan banyak perubahan positif, terutama dalam penataan keuangan yang lebih akuntabel,” katanya.
Sementara itu, kepada Mochammad Suharyanto, Sunggono menyampaikan selamat datang dan siap melanjutkan kolaborasi yang konstruktif.
“Kepemimpinan baru diharapkan membawa energi segar dan memperkuat pengawasan anggaran publik,” ucapnya.
Turut hadir dalam acara tersebut Kepala BPKAD Kukar, Sukotjo, bersama sejumlah pejabat daerah lainnya, yang menunjukkan bahwa penguatan sistem pengawasan dan transparansi menjadi agenda bersama lintas sektor pemerintahan di Kukar. (Yah/Fch/ADV/Pemkab Kukar)
