Samarinda, Klausa.co – Tahun ini, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat (PUPR-Pera) telah menerima alokasi anggaran yang cukup besar, sekitar Rp3,5 triliun dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim).
Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi III DPRD Provinsi Kaltim Veridiana Huraq Wang usai menjadi pembicara dalam agenda Dialog Publik yang terselenggara di Warkop Bagios, Jalan KH Abdurrasyid, Kota Samarinda.
Sebelumnya, politikus PDI Perjuangan ini menuturkan, Komisi III DPRD Kaltim melakukan rapat kerja dan rencana kerja bersama Dinas PUPR-Pera. Akan tetapi, rapat belum bisa berjalan. Sebab, Dinas PUPR-Pera belum mempunyai rencana kerja untuk 2024.
“Jadi mereka belum bisa memaparkan rencana kerja untuk 2024. Tapi untuk rapat kerjanya sudah bisa berjalan. Pasalnya, mereka mendapatkan anggaran Rp3,5 triliun untuk pembangunan infrastruktur,” ungkapnya, Sabtu (11/3/2023).
Dari anggaran Rp3,5 triliun tersebut akan ada berbagai pembangunan yang dilakukan. Termasuk, pembangunan akses jalan dan gedung-gedung yang ada di Benua Etam.
“Beberapa bangunan mangkrak kemarin juga akan dilanjutkan kembali pada tahun ini. Salah satunya, bangunan yang ada di Stadion Sempaja itu akan dilanjutkan lagi.” paparnya.
Selain itu, lanjut perempuan kelahiran Muara Muntai ini, Pemprov melalui Dinas PUPR-Pera Kaltim juga berencana untuk bisa melanjutkan pembangunan di tiga rumah sakit di Bumi Etam.
“Jadi ada tiga rumah sakit yang akan dilanjutkan pembangunannya, antara lain Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Abdul Wahab Sjahranie (AWS), Rumah Sakit Korpri dan RSUD Dr. Kanujoso Djatiwibowo,” bebernya.
Dalam rangka mempercepat proses belanja Dinas PUPR-Pera, tegas Veridiana, mereka akan melakukan lelang dini. Alasannya, nilai Rp3,5 Triliun ini merupakan angka yang cukup besar.
“Jadi perencanaannya itu sudah dilelang. Bahkan, lelang dini itu sudah dilaksanakan Dinas PUPR-Pera dari Februari 2023 lalu” pungkasnya.
Pada kesempatan ini, Veridiana menegaskan, Komisi III DPRD Kaltim akan berkomitmen untuk mengawal dan mengawasi seluruh pembangunan yang ada di Bumi Etam.
“Jelas pasti, kenapa kami mengadakan rapat kerja itu. Sebab salah satu fungsinya itu bagi komisi III, karena kami ingin tahu. Kira-kira anggarannya buat apa saja, kamu titip apa saja, kerja di bagian mana saja. Kan begitu tujuan diadakannya rapat kerja ini,” jelasnya. (Apr/Fch/Adv/DPRD Kaltim)
