Klausa.co

Pansus LKPJ Kaltim Tinjau Proyek di Kutim, Soroti Kebutuhan Dasar hingga Ketimpangan Realisasi

Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) kunjungan lapangan (uji petik) ke wilayah utara, tepatnya di Kabupaten Kutai Timur, pada Selasa (6/5/2025). ( Foto : Istimewa )

Bagikan

Kutim, Klausa.co – Rombongan Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Kalimantan Timur 2024 dari DPRD Kaltim melakukan uji petik ke sejumlah titik di Kutai Timur, Selasa (6/5/2025). Kunjungan ini bagian dari upaya menguji apakah laporan Gubernur benar-benar sejalan dengan kenyataan di lapangan.

Dipimpin Wakil Ketua Pansus, Agus Aras, rombongan anggota DPRD seperti Firnadi Ikhsan, Baharuddin Demmu, Apansyah, dan Abdul Giaz, serta tenaga ahli dan staf, menelusuri langsung dampak program-program yang tercantum dalam dokumen LKPJ.

Salah satu fokus mereka adalah pengembangan Desa Korporasi Ternak (PDKT) di Desa Teluk Pandan. Program ini sejatinya digagas untuk mengangkat kesejahteraan petani dan peternak melalui pendekatan korporatisasi. Namun, apa yang ditemukan di lapangan menunjukkan masih jauhnya kata “optimal”.

Baca Juga:  DPRD Samarinda Apresiasi Pemprov Kaltim yang Gelar Pasar Murah

“Kami berharap PDKT ini bisa berjalan maksimal dan menyentuh kebutuhan riil masyarakat. Tapi yang kami lihat, masih banyak hal yang perlu ditopang—dari fasilitas kandang yang belum memenuhi standar hingga akses jalan yang menyulitkan,” kata Agus Aras.

Ia menekankan pentingnya sinergi antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Kutim agar visi besar di atas kertas tidak tersendat saat dieksekusi di lapangan. “Jika program sebesar ini tidak dibarengi infrastruktur pendukung, maka sulit bicara soal dampak,” tambahnya.

Setelah dari Teluk Pandan, Pansus melanjutkan kunjungan ke Terminal Sangatta yang tengah dibangun, serta SMK Negeri 1 Sangatta. Di sekolah ini, mereka memeriksa progres pembangunan ruang praktik siswa (RPS) dan ruang serbaguna.

Baca Juga:  Jimmy Kritik Infrastruktur Jalan di Kutai Timur, Desak Anggaran Lebih Besar

Menurut Agus, semua titik kunjungan ini adalah bentuk verifikasi langsung terhadap daftar proyek yang diklaim dalam LKPJ Gubernur Kaltim. “Kami tidak ingin laporan hanya sebatas dokumen. Kami ingin bukti di lapangan bahwa program-program benar-benar berjalan, bukan sekadar tercatat di atas kertas,” ujarnya.

Langkah ini, menurutnya, penting untuk menjaga transparansi dan memastikan anggaran daerah menyasar kebutuhan yang benar. “Uji petik seperti ini menjadi pengingat bahwa pembangunan harus dimulai dari realitas, bukan dari asumsi,” tutup Agus. (Din/Fch/ADV/DPRD Kaltim)

Bagikan

.

.

Search
logo klausa.co

Afiliasi :

PT Klausa Media Indonesia

copyrightⓑ | 2021 klausa.co