Samarinda, Klausa.co – Pansus LKPJ 2022 DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sekretariat Provinsi Kaltim pada Senin siang (3/4/2023). RDP ini merupakan tindak lanjut dari rapat internal yang dilakukan oleh Pansus LKPJ 2022 yang dilakukan pada hari yang sama.
Anggota Pansus LKPJ 2022 DPRD Provinsi Kaltim Agiel Suwarno mengatakan bahwa dalam RDP tersebut, pihaknya mendengarkan penjelasan dari M Syirajuddin selaku Asisten I Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim.
“Selain Asisten I, hadir pula Kepala Bappeda Kaltim yang baru Yusliando serta perwakilan dari BPKAD Kaltim dan Biro Pemerintahan,” ujar Agiel Suwarno saat ditemui awak media di Gedung E Komplek DPRD Kaltim, jalan Teuku Umar, Samarinda.
Menurut Agiel Suwarno, RDP tersebut bertujuan untuk melakukan pencermatan terhadap sisi pendapatan Pemerintah Provinsi Kaltim. Selain itu, pembahasan juga mengarah ke alur belanja dan silpa.
“Intinya ini masih dalam tahap-tahap awal, jadi selanjutnya kita akan mengundang dinas terkait untuk mengevaluasi capaian-capaian yang sudah mereka lakukan,” jelas Politikus PDI Perjuangan ini.
Agiel Suwarno menambahkan bahwa ada beberapa hal yang menjadi sorotan Pansus LKPJ 2022 terkait penyampaian LKPJ Gubernur Kaltim tahun 2022 oleh Wakil Gubernur Hadi Mulyadi.
“Ada beberapa hal yang sebenarnya ingin kita pelototi, terutama capaian daripada angka kemiskinan di RKPD itu yang harus dievaluasi. Nanti akan kita tanyakan dengan dinas terkait,” terangnya.
Namun demikian, Agiel Suwarno menegaskan bahwa belum ada pembahasan yang lebih mendalam. Sebab, pihaknya belum melakukan rapat bersama OPD terkait.
“Kalau pembahasan secara mendalam itu belum, nanti kita bahas saat rapat bersama OPD. Sekarang ini garis besarnya saja capaian-capaian yang masih umum,” tegasnya.
“Intinya, kami akan mengupas angka kemiskinan, infrastruktur dan bagaimana agar Pemerintah Daerah (Pemda) mampu untuk menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) di Kaltim. Tapi semua masih belum dibahas secara mendalam, karena itu bahasnya teknis dengan OPD terkait,” sambungnya. (Apr/Fch/Adv/DPRD Kaltim)
