Samarinda, Klausa.co – Pemprov Kaltim sedang menggodok kebijakan baru terkait pelarangan pemasukan ternak domba ke wilayahnya. Isu ini menarik perhatian banyak pihak, salah satunya anggota DPRD Kaltim dari Fraksi Golkar, Nidya Listiyono.
Nidya yang mewakili Dapil Kota Samarinda mengaku mendukung langkah Pemprov Kaltim yang ingin merevisi Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 520/K.509/2020 tentang pelarangan domba.
“Kita dukung saja, karena semua peternak harus diperlakukan sama, baik itu peternak kambing, sapi, maupun domba,” katanya.
Namun, Nidya juga menekankan pentingnya kajian ilmiah dalam mengambil keputusan ini. Dia tidak ingin ada risiko penularan penyakit antara ternak yang berbeda jenis.
“Harus ada kajian yang matang, jangan sampai ada virus-virus penyakit yang bisa menyebar dari domba ke sapi atau sebaliknya. Tentu harus ada strategi kebijakan kewilayahan agar tidak ada kontak antara ternak-ternak itu,” ujarnya.
Selain itu, Nidya juga berpendapat bahwa kebijakan ini sejalan dengan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kaltim. Dia berharap pemerintah bisa memberikan ruang bagi para peternak untuk mengembangkan usaha ternak domba di Bumi Etam.
“IKN itu kan terus berkembang, jadi kita harapkan pemerintah juga bisa memberikan kesempatan kepada para peternak untuk berternak domba di Kaltim,” pungkasnya. (Apr/Fch/ADV/DPRD Kaltim)
