Pasuruan, Klausa.co – Suara ledakan mengguncang Kecamatan Puspo, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, pada Kamis (16/7/2023) sekitar pukul 10.30 WIB. Warga yang mendengar suara tersebut langsung berhamburan keluar rumah untuk mencari tahu sumbernya. Ternyata, suara itu berasal dari jatuhnya pesawat tempur TNI AU EMB-314 Super Tucano.
Pesawat yang dikemudikan oleh Letkol Pnb Marda Sarjono itu jatuh di perkebunan warga setelah sebelumnya melakukan latihan terbang di kawasan Gunung Bromo. Sayangnya, pilot yang berpengalaman itu tidak berhasil menyelamatkan diri dan meninggal di lokasi kejadian.
Peristiwa ini menimbulkan duka mendalam bagi keluarga korban, TNI, dan masyarakat Indonesia. Wakil Direktur Imparsial, Ardi Manto Adiputra, mengucapkan belasungkawa sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang terdampak. “Kami berharap peristiwa serupa tidak terjadi lagi di masa mendatang,” katanya.
Namun, jatuhnya pesawat Super Tucano ini bukanlah hal yang baru. Sejak 2015 hingga kini, Imparsial mencatat setidaknya telah terjadi 19 kali kecelakaan alat utama sistem pertahanan (alutsista) di Indonesia. Dua di antaranya melibatkan pesawat Super Tucano yang sama.
Pada 2016, pesawat Super Tucano jatuh di Malang dan menewaskan dua orang pilot. Pada 2023, pesawat Super Tucano jatuh di Bromo dan menewaskan satu orang pilot. Kedua pesawat itu merupakan bagian dari 16 pesawat Super Tucano yang dibeli oleh TNI AU pada 2012 dari Brasil.
“Jatuhnya 3 pesawat Super Tucano dalam waktu yang relatif berdekatan merupakan kondisi yang memprihatinkan. Apalagi pesawat ini termasuk alutsista baru yang melengkapi jajaran TNI AU. Ini menunjukkan adanya masalah dalam upaya modernisasi alutsista di Indonesia,” ujar Ardi.
Ardi menilai, pemerintah perlu melakukan investigasi secara serius dan transparan untuk menemukan penyebab utama jatuhnya pesawat Super Tucano. Pemerintah juga harus menjelaskan kepada publik apakah ada kesalahan dalam proses pembelian, pengoperasian, atau pemeliharaan pesawat tersebut.
Selain itu, Ardi juga menyoroti peran Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang dinilai kurang fokus pada urusan pertahanan. Menurutnya, Prabowo lebih sibuk dengan urusan non-militer, seperti program food estate dan lainnya yang bukan domainnya.
“Imparsial menuntut agar pemerintah dan Mabes TNI segera melakukan investigasi terbuka dan menyeluruh. Kami juga mendesak DPR untuk memanggil menteri pertahanan dan memintai pertanggungjawabannya atas karut marutnya pengelolaan sektor pertahanan,” tegas Ardi. (Mar/Bob/Klausa)
