Samarinda, Klausa.co – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI, Arifah Choiri Fauzi, melakukan kunjungan kerja ke Kalimantan Timur (Kaltim), Sabtu (10/5/2025). Dalam kunjungan tersebut, Menteri Arifah menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah untuk mewujudkan kesetaraan gender dan perlindungan anak yang merata, hingga ke pelosok desa.
Kunjungan ini ditandai dengan pertemuan di Pendopo Odah Etam bersama Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud dan Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud (Hamas), serta dihadiri jajaran Forkopimda, kepala daerah se-Kaltim, pimpinan instansi vertikal, dan organisasi masyarakat yang bergerak di bidang pemberdayaan perempuan dan anak.
Dalam kesempatan itu, Menteri Arifah memaparkan tiga program prioritas nasional yang tengah dijalankan Kementerian PPPA, yaitu Ruang Bersama Indonesia (RBI), perluasan Call Center SAPA 129, serta program Satu Data Perempuan dan Anak Berbasis Desa.
“Sinergi lintas sektor sangat penting agar kebijakan pusat bisa diimplementasikan hingga ke tingkat desa. Kaltim menjadi salah satu daerah yang progresif dalam hal ini,” kata Arifah.
Ia juga mengapresiasi upaya Pemprov Kaltim yang dinilai aktif mempercepat pelaksanaan program-program PPPA, termasuk dalam penguatan regulasi yang berpihak pada perempuan dan anak, peningkatan SDM, hingga pembentukan unit layanan terpadu di daerah.
Sementara itu, Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, menyoroti tantangan besar yang dihadapi wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) dalam hal perlindungan perempuan dan anak. Menurutnya, pendekatan khusus dibutuhkan karena kondisi infrastruktur dan budaya yang berbeda dengan wilayah perkotaan.
“Tidak bisa disamakan perlakuan antara daerah 3T dan kota. Butuh perhatian dan skema khusus,” ujar Hamas.
Ia menambahkan, pemerintah pusat melalui Kementerian PPPA telah menyiapkan anggaran khusus untuk wilayah 3T. Hal ini telah dikonfirmasi langsung oleh Menteri Arifah dalam pertemuan tersebut.
“Sudah ada dana khusus dari pusat, tinggal kita kawal pelaksanaannya agar tepat sasaran,” ungkapnya.
Hamas mengungkapkan, setidaknya ada tujuh kabupaten di Kaltim yang telah disiapkan untuk menerima dukungan dana tersebut. Meski belum merinci nama daerahnya, ia memastikan semuanya merupakan wilayah yang tergolong sulit akses.
“DPRD tentu akan ikut mengawasi pelaksanaan program ini. Isu perempuan dan anak adalah investasi masa depan. Jangan sampai hanya hebat di pusat, tapi tidak sampai ke bawah,” tegasnya. (Din/Fch/ADV/DPRD Kaltim)
