Kutim, Klausa.co – Luasnya wilayah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) yang mencapai 35.747,50 kilometer persegi bukan sekadar soal geografis. Hal ini menjadi tantangan berat dalam penyelenggaraan Pilkada serentak. Dengan 297.994 pemilih yang tersebar di 701 tempat pemungutan suara (TPS), yang melintasi 18 kecamatan dan 141 desa/kelurahan, kompleksitas penyelenggaraan menjadi tinggi, memicu pemerintah daerah untuk segera bertindak.
Langkah itu diwujudkan dalam bentuk Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi para penyelenggara Pilkada, termasuk unsur pemerintah daerah setempat. Pelatihan ini tidak hanya berisi teori mitigasi dan resolusi konflik, tetapi menjadi arena bagi para pemangku kepentingan untuk merapatkan barisan, mengantisipasi potensi masalah di lapangan.
Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Kabupaten Kutim, Trisno, menjelaskan bahwa karakter geografis Kutim yang beragam bisa memicu pergesekan sosial. Menurutnya, Bimtek kali ini diharapkan menjadi alat strategis, bukan hanya teori di atas kertas.
“Manusia sebagai makhluk konfliktis, selalu terlibat dalam perbedaan dan persaingan, itulah sebabnya kita harus siap menghadapinya dengan cara yang tepat,” ujar Trisno.
Dengan luas wilayah yang setara Provinsi Jawa Barat, Kutim memang menghadapi lebih dari sekadar tantangan pemetaan wilayah; tantangan demografis ikut menambah rumitnya langkah mitigasi konflik yang dibutuhkan. Bukan hanya pemerintah dan aparat keamanan yang berperan, tetapi juga masyarakat sipil, LSM, dan tokoh agama. Mereka diharapkan berfungsi sebagai mediator netral dalam menjembatani dialog, meredam gesekan antarpendukung yang berseberangan.
Satu faktor krusial lain adalah media sosial, yang kerap menjadi medan provokasi dan hoaks selama masa Pilkada. Agus, salah satu pengurus penyelenggara, menyoroti pentingnya pengawasan intensif terhadap aktivitas daring ini.
“Kita perlu menebalkan pengawasan terhadap akun-akun yang menyebarkan ujaran kebencian atau informasi palsu,” tegasnya saat ditemui beberapa waktu lalu.
Langkah ini menegaskan bahwa bagi Kutim, Pilkada bukan hanya soal memilih pemimpin, tetapi juga soal menjaga harmoni dan stabilitas daerah di tengah dinamika demokrasi. (Nur/Fch/ADV/Pemkab Kutim)
