Samarinda, Klausa.co – Setelah berkiprah selama puluhan tahun di Partai Golongan Karya (Golkar), Makmur HAPK memutuskan untuk melepaskan ikatan politiknya dengan partai berlambang beringin itu. Mantan Bupati Kabupaten Berau dan mantan Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) ini mengajukan surat pengunduran diri dari keanggotaan Golkar beberapa hari sebelum batas akhir pendaftaran bakal calon legislatif (bacaleg).
Keputusan Makmur HAPK ini disambut dengan legowo oleh DPD I Partai Golkar Provinsi Kaltim. Sekretaris Jenderal (Sekjen) partai tersebut, Husni Fahruddin, mengatakan bahwa pemberhentian Makmur HAPK adalah atas kemauan pribadinya.
“Iya benar, ada surat pemberhentian beliau beberapa hari sebelum pendaftaran bacaleg (30 April 2023),” ujarnya saat dihubungi wartawan pada Selasa (16/5/2023).
Husni Fahruddin, yang akrab disapa Ayub, mengakui bahwa Makmur HAPK politikus gaek dengan rekam jejak panjang di dunia politik. Dia menegaskan, pergantian anggota partai adalah hal yang biasa terjadi, terutama menjelang Pemilihan Legislatif (Pileg).
“Di dunia politik, keluar masuk dan habis kawin lalu cerai itu hal biasa. Apalagi saat mendekati Pileg. Maka itu, Partai Golkar menyikapinya secara standar, normal dan biasa-biasa saja,” katanya.
Ayub menambahkan bahwa Partai Golkar tidak memiliki keinginan untuk melakukan Penggantian Antar Waktu (PAW) terhadap Makmur HAPK sebagai anggota DPRD Kaltim. Namun karena Makmur HAPK telah bergabung dengan partai lain, maka PAW harus dilakukan sesuai dengan mekanisme tata tertib (tatib) dan aturan Partai Golkar maupun undang-undang yang berlaku.
“Kami sebenarnya tidak ada keinginan untuk PAW atau memberhentikan beliau, baik dari struktur keanggotaan Golkar maupun sebagai anggota Parlemen di Karang Paci. Tapi karena beliau pindah partai, secara otomatis kita akan melakukan PAW dan mengganti beliau dengan suara terbesar selanjutnya,” jelasnya.
Hal senada juga diungkapkan oleh Ketua DPD I Partai Golkar Provinsi Kaltim Rudi Mas’ud saat konferensi pers di Kantor KPU Provinsi Kaltim jalan Basuki Rahmat, Kota Samarinda. Ia mengatakan bahwa pergantian partai politik adalah hal yang wajar di tahun politik.
“Ini tahun politik, jadi kawin cerai di dalam partai politik biasa saja. Masalah ini (soal Makmur HAPK) sebenarnya internal. Saat ini sudah dalam proses,” ucapnya. (Apr/Fch/Klausa)
