Mahulu, Klausa.co – Bupati Mahakam Ulu (Mahulu), Bonifasius Belawan Geh, melalui Sekretaris Daerah Stephanus Madang, menghadiri Rapat Paripurna di Kantor DPRD Kabupaten Mahulu pada Jumat (25/10/2024). Rapat yang digelar di lantai dua Gedung DPRD ini memiliki agenda strategis, yakni penetapan calon pimpinan definitif DPRD Mahulu periode 2024-2029 serta pembahasan awal Nota Keuangan APBD tahun anggaran 2025.
Dikendalikan langsung oleh Ketua Sementara DPRD Mahulu, Devung Paran, rapat paripurna ini menetapkan susunan pimpinan definitif DPRD. Devung Paran dikukuhkan sebagai Ketua DPRD, didampingi Nor Lili Bulan sebagai Wakil Ketua I, serta Desiderius Dalung Lasah yang menjabat sebagai Wakil Ketua II. Penetapan ini mengukuhkan posisi strategis ketiga tokoh dalam mengarahkan kebijakan legislatif Mahulu selama lima tahun ke depan.
Selain pimpinan DPRD, rapat ini juga dihadiri tokoh-tokoh pemerintahan dan pemangku kepentingan Mahulu, seperti Wakil Ketua DPRD sementara Nor Lili Bulan, jajaran anggota DPRD Mahulu, serta perwakilan dari OPD, Bawaslu, Polres Mahulu, dan Koramil Long Bagun. Kehadiran berbagai elemen ini menandai keseriusan Pemerintah Kabupaten Mahulu dalam menyusun anggaran daerah yang efisien dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Dalam sambutannya yang mewakili Bupati, Sekda Mahulu Stephanus Madang menekankan bahwa APBD tahun anggaran 2025 akan segera diajukan kepada Gubernur Kalimantan Timur untuk dievaluasi sebelum disahkan sebagai peraturan daerah.
“Evaluasi ini penting agar semua proses berjalan sesuai jadwal, sehingga program yang telah direncanakan bisa segera dimulai pada awal 2025,” ungkap Sekda.
Sekda juga menggarisbawahi pendekatan selektif dalam penyusunan APBD 2025, mengingat penerimaan daerah yang perlahan pulih namun belum sepenuhnya stabil.
“Kita prioritaskan belanja yang strategis, menentukan skala prioritas yang tepat, dan menerapkan pengelolaan yang efisien agar setiap rencana berjalan maksimal,” kata Stephanus.
Stephanus menambahkan, penyusunan Ranperda APBD 2025 telah melewati proses yang panjang dan penuh kehati-hatian.
“Kita berpegang pada prinsip kehati-hatian dalam mengalokasikan belanja prioritas, mengingat semua tahapan kini dipantau melalui sistem yang terintegrasi,” ujarnya.
Pemerintah berharap proses ini memastikan setiap perangkat daerah mampu memenuhi target dan indikator yang telah ditetapkan, serta memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
Ia juga menekankan pentingnya akuntabilitas dalam penggunaan anggaran yang menyeluruh. Dengan adanya sistem terintegrasi, laporan dari perencanaan hingga pelaksanaan anggaran menjadi transparan dan akuntabel.
“Ini menjadi acuan kerja bagi seluruh pihak agar manfaatnya bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat Mahulu,” tuturnya.
Sekda menyatakan bahwa kebijakan pembangunan dalam APBD 2025 akan difokuskan pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat. “Kebijakan ini strategis untuk memastikan hak masyarakat atas layanan kesehatan, pendidikan berkualitas, kesejahteraan, dan kebutuhan dasar lainnya,” jelas Stephanus.
Di akhir sambutannya, Stephanus menyampaikan apresiasi kepada pimpinan DPRD dan para anggota dewan yang telah berkolaborasi dalam penyusunan anggaran.
“Kami meyakini bahwa kerja sama ini akan membawa dampak positif, mendorong efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam kinerja pemerintahan. Semua ini demi Mahulu yang semakin maju, sejahtera, dan berkeadilan,” pungkasnya. (Nur/Fch/ADV/Pemkab Mahulu)
