Kukar, Klausa.co – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) terus memperkuat kemitraan strategis dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memperluas akses keuangan masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan. Langkah ini dikukuhkan dalam pertemuan antara Sekretaris Daerah Kukar, Sunggono, bersama Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) dan jajaran OJK Kaltim-Kaltara, yang berlangsung di Ruang Pertemuan OJK, Rabu (11/6/2025).
Pertemuan tersebut merupakan bagian dari pembahasan Program Kerja Ekosistem Keuangan Inklusif (EKI), sebuah inisiatif lintas sektor yang menargetkan percepatan literasi dan inklusi keuangan berbasis desa.
Dalam dialog yang berlangsung terbuka itu, Sekda Sunggono menekankan pentingnya peran aktif OJK dalam mendampingi daerah mengembangkan program-program inklusi keuangan. Ia menyebutkan sejumlah program andalan Kukar yang selama ini berjalan, seperti Kredit Kukar Idaman, EKI Desa, Kejar (Satu Rekening Satu Pelajar), Laku Pandai, Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP), dan Layanan Informasi Keuangan (LIK) Syariah.
“Pemkab melalui TPAKD berkomitmen kuat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis masyarakat. Dukungan OJK sangat kami harapkan, terutama dalam penyusunan skema yang sesuai dengan karakter wilayah,” ujar Sunggono.
Sunggono juga memaparkan dua desa yang kini menjadi prioritas pengembangan dalam konteks inklusi keuangan, yaitu Desa Tanjung Limau di Kecamatan Muara Badak dan Desa Manunggal Jaya di Tenggarong Seberang. Menurutnya, kedua desa tersebut menyimpan potensi ekonomi yang dapat dikembangkan secara terukur, namun tetap membutuhkan intervensi kelembagaan dan perluasan akses keuangan.
“Pemerintah daerah siap memberikan data dan informasi yang dibutuhkan agar program inklusi berjalan tepat sasaran,” tambahnya.
Dalam forum itu, turut dibahas pula tindak lanjut atas kondisi keterbatasan jaringan perbankan di beberapa wilayah serta strategi penguatan literasi keuangan masyarakat desa. OJK disebutkan akan meninjau sejumlah lokasi untuk menyesuaikan layanan dengan kebutuhan komunitas lokal. (Yah/Fch/ADV/Pemkab Kukar)
