Samarinda, Klausa.co – Fenomena kotak kosong dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 di Kalimantan Timur (Kaltim) bukan sekadar isu teknis, melainkan cerminan dari dinamika politik dan harapan masyarakat. Di tengah dominasi pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Rudy Mas’ud-Seno Aji yang telah mengantongi 44 kursi, muncul kekhawatiran tentang masa depan demokrasi di Bumi Etam.
Pasangan petahana Isran Noor-Hadi Mulyadi, yang hingga kini belum mendapatkan dukungan resmi dari partai politik mana pun, menghadapi tantangan besar. PDI Perjuangan dengan 9 kursi dan Demokrat dengan 2 kursi masih belum menentukan sikap. Jika salah satu dari kedua partai tersebut mendukung Rudy-Seno, maka Isran-Hadi tidak memenuhi syarat 20 persen dukungan kursi DPRD Kaltim, atau 11 kursi, untuk maju.
Ketua KPU Kaltim Fahmi Idris menegaskan bahwa Pilkada tetap akan berlangsung, berapa pun jumlah pasangan calon yang ada. Namun, di balik pernyataan tersebut, tersimpan kekhawatiran tentang partisipasi pemilih dan legitimasi hasil Pilkada. Fahmi berharap masyarakat tetap datang ke TPS pada 27 November 2024, meskipun hanya ada satu pasangan calon.
“Jika ada calon tunggal, surat suara akan memiliki kolom kosong. Jika setuju, coblos calonnya. Jika tidak, coblos kolom kosong,” jelas Fahmi.
Namun, apakah masyarakat akan merasa suaranya benar-benar dihargai dalam situasi seperti ini? KPU Kaltim berupaya keras untuk meningkatkan partisipasi pemilih melalui berbagai sosialisasi dan kegiatan, termasuk perlombaan menghias gapura, puisi, dan cerdas cermat dengan tema Pilkada. Selain itu, kolaborasi dengan media lokal dan imbauan kepada generasi muda, terutama mahasiswa, diharapkan dapat menjadi motor penggerak partisipasi pemilih.
“Pilkada serentak ini bukan sekadar memilih, tetapi memastikan pasangan terpilih dapat membawa pembangunan dan kesejahteraan bagi masyarakat Kaltim,” tutup Fahmi.
Di tengah segala upaya ini, pertanyaan besar tetap menggantung. Apakah fenomena kotak kosong ini akan menggerus semangat demokrasi di Kalimantan Timur, atau justru menjadi momentum bagi masyarakat untuk lebih kritis dan aktif dalam menentukan masa depan daerah. (Yah/Fch/Klausa)
