Klausa.co

Ketika Tugu Pesut Jadi Polemik, Pengamat Desak Pemkot Samarinda Lebih Transparan

Tugu Pesut, Kota Samarinda. (Foto: Yah/Klausa)

Bagikan

Samarinda, Klausa.co – Di tengah persimpangan Mal Lembuswana, Samarinda, berdiri sebuah tugu berbentuk siluet pesut Mahakam. Namun, bukannya menjadi kebanggaan, proyek senilai Rp 1,1 miliar ini justru memantik perdebatan. Banyak yang menganggap tugu tersebut gagal merepresentasikan ikon kota Samarinda, si mamalia sungai yang khas itu.

Dengan tinggi delapan meter, tugu berbahan baja berlapis kabel plastik daur ulang itu didominasi warna merah terang. Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda menyebutnya simbol modernitas dan inovasi. Namun, di mata publik, desain abstraknya memicu kebingungan.

Tak sedikit warganet yang mengkritik warna merah terang pada tugu itu, dinilai tak sejalan dengan filosofi dan karakter pesut Mahakam.

“Ikonnya ada, tapi maknanya hilang,” tulis seorang pengguna media sosial.

Baca Juga:  Dianisa Ester Bassay, Pemuda Pelopor Kaltim yang Ciptakan Aplikasi Startup Lingkungan

Kritik lain datang dari sisi anggaran. Proyek ini dianggap mencerminkan perencanaan yang terburu-buru dan minim transparansi.

Purwadi, pengamat ekonomi dari Universitas Mulawarman (Unmul), menilai proyek ini sebagai contoh buruk dalam pengelolaan anggaran publik.

“Dengan anggaran sebesar itu, seharusnya menghasilkan sesuatu yang lebih bermakna. Transparansi sangat penting,” kata Purwadi.

Ia menambahkan, keterlibatan masyarakat dalam perencanaan proyek sejenis di masa depan menjadi kunci untuk menghindari desain yang melenceng dari ekspektasi.

“Pemkot harus membuka ruang dialog dengan publik sejak awal,” ujarnya.

Purwadi juga mempertanyakan keabsahan anggaran sebesar Rp 1,1 miliar.

“Dana sebesar itu bisa digunakan untuk kebutuhan yang lebih mendesak, seperti pembangunan sekolah atau perbaikan jalan. Rencana anggaran belanja (RAB) proyek ini perlu dibuka untuk memastikan apakah pengeluarannya wajar,” jelasnya.

Baca Juga:  Tingkatkan Kemampuan UMKM, Kaltim Jalankan Program Peningkatan Literasi Digital Bagi Wirausaha

Kontroversi ini, menurutnya, adalah pelajaran penting bagi Pemkot Samarinda. Kritik dan masukan publik harus menjadi panduan dalam merancang proyek berbasis dana APBD. Sosialisasi, transparansi, dan partisipasi publik adalah tiga elemen yang tak boleh diabaikan. (Yah/Fch/Klausa)

Bagikan

.

.

Search
logo klausa.co

Afiliasi :

PT Klausa Media Indonesia

copyrightâ“‘ | 2021 klausa.co