Samarinda, Klausa.co – Transformasi kelembagaan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menjadi Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (disingkat Kemendukbangga/BKKBN) tak hanya mengubah nama, tetapi juga pendekatan. Di Kalimantan Timur (Kaltim), perubahan itu disambut dengan upaya membangun kemitraan lebih terbuka bersama media.
Salah satu langkah nyatanya ditunjukkan lewat agenda Media Gathering bertajuk “Peran Media dalam Menyukseskan Quick Win Kemendukbangga/BKKBN Provinsi Kalimantan Timur” yang digelar Kamis (8/5/2025), di Resto Hungrybank, Samarinda. Acara ini mempertemukan puluhan jurnalis dari berbagai media dengan jajaran BKKBN Kaltim serta sejumlah narasumber, termasuk Kepala Bidang Informasi Komunikasi Publik dan Kehumasan Diskominfo Kaltim, Irene Yuriantini.
Di hadapan peserta, Kepala Perwakilan BKKBN Kaltim, Nurizky Permanajati, menjelaskan arah baru yang kini dituju lembaganya. Selain memperkuat peran dalam isu-isu kependudukan dan pembangunan keluarga, BKKBN juga tengah mendorong percepatan penurunan stunting melalui lima program prioritas atau Quick Win.
Kelima program tersebut adalah TAMASYA (Taman Asuh Sayang Anak), GENTING (Gerakan Orangtua Asuh Cegah Stunting), GATI (Gerakan Ayah Teladan Indonesia), AI-Super Apps untuk digitalisasi pelayanan keluarga, dan SIDAYA (Lansia Berdaya). “Ini bukan hanya program, tapi bentuk nyata reformasi pelayanan dan pendekatan ke masyarakat,” ujar Nurizky.
Respons positif datang dari Irene Yuriantini. Menurutnya, program-program tersebut akan berjalan optimal jika strategi komunikasi publik lembaga pemerintah mendapat dukungan media yang independen, kritis, dan berintegritas.
“Media punya peran strategis, bukan sekadar menyampaikan informasi, tapi juga menjalankan fungsi kontrol sosial,” ucap Irene.
Ia menekankan pentingnya tiga prinsip utama dalam tata kelola pemerintahan, yakni transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik.
Irene juga mengingatkan pentingnya pemahaman terhadap payung hukum yang mengatur relasi pemerintah dan media, dari UU Pers, UU KIP, UU ITE, hingga peraturan di tingkat daerah seperti Pergub Kaltim Nomor 49 Tahun 2024.
“Hubungan pemerintah dan media tidak boleh hanya jadi seremoni. Demokrasi yang sehat mensyaratkan media yang bebas dan kolaboratif,” tutupnya. (Din/Fch/Klausa)
