Jakarta, Klausa.co – Di tengah tantangan mencetak sumber daya manusia (SDM) unggul, pemerintah menghadapi persoalan kekurangan guru yang berkualitas dan berkompeten. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui program Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). Namun, program ini belum mampu memenuhi kebutuhan guru di seluruh Indonesia.
Temu Ismail, Direktur PPG Kemendikbudristek, mengatakan bahwa peran guru menjadi ujung tombak dalam mencetak SDM unggul.
“Penyediaan guru yang kompeten melalui PPG menjadi kewajiban Kemendikbudristek,” ujarnya di Jakarta, Jumat (26/5).
PPG terdiri dari dua jenis, yaitu PPG Prajabatan dan PPG Dalam Jabatan (Daljab). PPG Prajabatan ditujukan untuk lulusan sarjana yang ingin menjadi guru. Sedangkan PPG Daljab ditargetkan untuk guru yang sudah memiliki sertifikat pendidik atau sedang mengajar di sekolah.
Menurut data Kemendikbudristek, jumlah guru pensiun pada 2022 sebanyak 77.124 sehingga kekurangan guru mencapai 1.167.802. Angka ini akan terus meningkat pada tahun-tahun berikutnya. Pada 2023, kekurangan guru diperkirakan mencapai 1.242.997 karena adanya 75.195 guru yang pensiun. Pada 2024, kekurangan guru akan mencapai 1.312.759 karena adanya 69.762 guru yang pensiun.
Sementara itu, jumlah lulusan PPG Prajabatan dari tahun 2006 hingga 2018 sebanyak 27.935 ditambah peserta PPG Prajabatan dari tahun 2019 hingga 2021 sebanyak 2.963 orang. Jumlah tersebut jauh dari cukup untuk menggantikan jumlah guru pensiun pada 2022.
Sebagai contoh, di Sumatera Utara (Sumut), Data Pokok Pendidikan (Dapodik) mencatat bahwa guru yang pensiun pada 2023 sebanyak 2.742 orang. Sedangkan mahasiswa PPG Prajabatan 2022 di Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) Sumut untuk berbagai bidang studi sebanyak 641 orang. Artinya, Sumut masih membutuhkan kekurangan guru dalam jabatan sebanyak 2.101 orang.
Untuk meningkatkan PPG Prajabatan tahun 2023, Kemendikbudristek tidak sembarangan menentukan kuota dan bidang studi yang dibuka. Ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan, antara lain data guru pensiun tahun 2024-2025, distribusi honorer di sekolah yang gurunya akan pensiun, peserta PPG Prajabatan 2022 gelombang satu dan dua yang akan diserap, rekomendasi bidang studi vokasi dari Direktorat SMK, dan antrian ASN PPPK tahun 2023.
Temu Ismail menjelaskan bahwa pihaknya berusaha untuk menyesuaikan kebutuhan guru di lapangan dengan ketersediaan calon guru yang kompeten.
“Kami tidak ingin ada bidang studi yang kelebihan atau kekurangan guru. Kami juga ingin ada distribusi guru yang merata di seluruh Indonesia,” katanya.
Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan tidak membuka bidang studi yang ada antrian di ASN PPPK yang jumlahnya melebihi guru pensiun 2023. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada guru-guru yang sudah mengabdi untuk mendapatkan status ASN PPPK. “Kami tidak ingin ada persaingan antara guru-guru lama dengan guru-guru baru. Kami ingin ada sinergi dan kolaborasi antara mereka,” ujar Temu Ismail. (Ne/Fch/Klausa)
