Klausa.co

Kaltim Kekurangan Ribuan Dokter, DPRD Desak Pemprov Susun Roadmap Kesehatan

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Andi Satya Adi Saputra. ( Foto : Din/Klausa )

Bagikan

Samarinda, Klausa.co – Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Andi Satya Adi Saputra, mengungkapkan bahwa Kaltim tengah menghadapi krisis tenaga medis. Saat ini, Kaltim diperkirakan membutuhkan sekitar 4 ribu dokter untuk memenuhi standar pelayanan kesehatan, namun jumlah yang tersedia baru sekitar 2 ribu.

“Kita kekurangan. Kalau hanya mengandalkan lulusan lokal, akan makan waktu lama untuk menutup kekosongan ini,” kata Adi saat diwawancarai pada Rabu (16/4/2025).

Politikus yang berlatar belakang dokter ini mendesak Dinas Kesehatan dan Pemerintah Provinsi Kaltim segera menyusun peta jalan (roadmap) pemenuhan tenaga medis baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang.

Untuk solusi cepat, Adi menyarankan agar Kaltim menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi lokal seperti Universitas Mulawarman (Unmul) dan Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur (UMKT), serta kampus-kampus di luar provinsi guna mengisi kekosongan tenaga kesehatan secara sementara.

Baca Juga:  May Day 2023: Partai Buruh Kaltim Tolak Parlementary Threshold 4 Persen

Sementara untuk jangka panjang, Pemprov diminta menyiapkan program beasiswa khusus bidang kesehatan bagi putra-putri daerah dengan skema ikatan dinas.

“Tujuannya agar mereka kembali dan mengabdi, terutama di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar),” tegasnya.

Adi juga menyoroti ketimpangan distribusi tenaga medis. Ia menyebut, sebagian besar dokter saat ini terkonsentrasi di kota besar seperti Samarinda, Balikpapan, dan Bontang. Sedangkan daerah seperti Mahakam Ulu (Mahulu) dan Kutai Barat (Kubar) masih sangat kekurangan.

“Pelayanan kesehatan di kota sudah cukup baik, tapi di daerah terpencil kondisinya memprihatinkan. Perlu insentif tambahan agar tenaga medis mau bertugas di sana,” ujarnya.

Ia juga mendorong optimalisasi layanan digital, termasuk telemedisin, sebagai bagian dari solusi akses kesehatan di daerah sulit.

Baca Juga:  Zonasi PPDB: Antara Pemerataan Pendidikan dan Tantangan di Daerah

“Kementerian Kesehatan sudah jalankan program telemedisin. Dengan adanya WiFi gratis dari Pemprov, layanan ini harus dimaksimalkan,” tutup Adi. (Din/Fch/Klausa)

Bagikan

.

.

Search
logo klausa.co

Afiliasi :

PT Klausa Media Indonesia

copyrightⓑ | 2021 klausa.co