Samarinda, Klausa.co – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) menjadikan penanganan stunting sebagai prioritas utama. Hal ini dibuktikan dengan alokasi anggaran khusus untuk seluruh kabupaten/kota di Bumi Etam.
Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Kaltim, Sri Wahyuni, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kaltim, menegaskan komitmen Pemprov Kaltim dalam memerangi stunting.
“Tahun 2024 ini, kita sudah alokasikan atau intervensi spesifik kepada kabupaten dan kota. Intervensi ini dalam bentuk kebijakan bantuan keuangan,” kata Sri Wahyuni saat membuka Rembuk Stunting Tingkat Provinsi Kaltim di Hotel Mercure Samarinda pada Selasa (25/6/2024).
Bantuan keuangan ini merupakan bentuk dukungan nyata Pemprov Kaltim dalam upaya penurunan dan pencegahan stunting di tingkat lokal.
“Bantuan keuangan spesifik untuk penanganan stunting,” tegas Sri Wahyuni.
Namun, Sri Wahyuni menyayangkan masih ada dua kabupaten yang tertinggal dalam memanfaatkan bantuan ini, yaitu Mahakam Ulu dan Penajam Paser Utara (PPU). Keterlambatan ini disebabkan oleh minimnya input data di Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
“Ini kita sayangkan. Kami tidak bisa mengintervensi itu tanpa adanya input di SIPD. Makanya kita mohon ini diperhatikan,” ungkapnya.
Meskipun demikian, Sri Wahyuni optimistis dengan langkah-langkah yang diambil Pemprov Kaltim.
“Semua itu ada mekanisme dan aturannya. Tentu sinergi diperlukan,” ungkapnya.
Upaya Pemprov Kaltim ini sejalan dengan target nasional penurunan stunting. Dengan perhatian dan kebijakan yang tepat, diharapkan angka stunting di Kaltim dapat ditekan secara signifikan.
Pada tahun 2025, Pemprov Kaltim akan kembali mengalokasikan subsidi keuangan untuk stunting melalui dana desa. Namun, hanya tiga kabupaten yang telah menginput data untuk dana stunting, yakni Kutai Kartanegara, Kutai Barat, dan Kutai Timur.
Sri Wahyuni meminta perangkat daerah terkait untuk terus memantau dan mengevaluasi efektivitas program penanganan stunting.
“Yang jelas teman-teman Bappeda Kaltim sudah mensosialisasikan ini semua,” tambahnya. (Yah/Fch/Klausa)
