Samarinda, Klausa.co – Data pemilih tetap (DPT) untuk Pemilu 2024 di Samarinda disinyalir bermasalah. Penyebabnya, ada ketidaksinkronan antara data pemerintah setempat dengan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Samarinda. Hal ini diungkapkan oleh Ketua Komisi I DPRD Kota Samarinda Joha Fajal.
Menurut Joha, pemerintah setempat menambah RT tanpa memberitahu Disdukcapil Samarinda. Akibatnya, data kependudukan tidak sesuai dengan kondisi lapangan. Padahal, data yang digunakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) berasal dari berbagai sumber, termasuk Disdukcapil Samarinda.
“Harus ada komunikasi yang baik antara keduanya, saling berkoordinasi saja soal data ini,” kata Joha di Kantor DPRD Samarinda, Jalan Basuki Rahmat.
Joha menilai, Disdukcapil Samarinda sebenarnya sudah cukup bagus dalam mengelola data kependudukan. Ia mengatakan bahwa komisinya sering melakukan hearing dengan Disdukcapil Samarinda dan mengetahui kinerjanya.
“Disdukcapil itu sudah cukup bagus, karena kami sering hearing dengan mereka. Makanya kami betul-betul tahu kalau kaitannya dengan kependudukan ini, mereka sudah bagus,” ujarnya.
Disdukcapil Samarinda telah melakukan berbagai sistem dan inovasi dalam mengelola data kependudukan. Salah satunya adalah membuat aplikasi yang memudahkan masyarakat untuk mengakses data melalui ponsel pintar. Hal ini diapresiasi oleh Joha Fajal.
Joha mengatakan bahwa Disdukcapil Samarinda sudah mengalami perubahan yang signifikan dibandingkan dengan masa lalu. Ia menyebutkan, dulu banyak data kependudukan yang ganda, tetapi sekarang sudah tidak lagi karena sistem yang lebih baik.
“Bahkan ada beberapa daerah yang belajar dengan kita (Disdukcapil Samarinda),” katanya. (Apr/Fch/Klausa)
