Samarinda, Klausa.co – Dua kandidat Calon Wakil Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Hadi Mulyadi dan Seno Aji, adu gagasan di panggung Debat Perdana Pilgub Kaltim 2024, Rabu (23/10/2024). Persoalan konektivitas digital di provinsi yang menjadi calon ibu kota negara ini jadi isu utama, memancing janji-janji ambisius dari kedua kandidat.
Pada sesi pembuka, Hadi Mulyadi, Cawagub petahana, dengan lugas memaparkan langkah-langkah pemerintah provinsi dalam mendorong digitalisasi di desa-desa tertinggal selama masa jabatannya.
“Digitalisasi pendidikan sudah menjadi program serius kami selama lima tahun,” ujar Hadi.
Namun, ia mengakui bahwa upaya pemerataan internet tersandung kendala dari pemerintah pusat. Menurutnya, kebijakan pusat menjadi penghalang terbesar, termasuk masalah korupsi yang menyelimuti distribusi sarana digital.
“Sudah kami ajukan permohonan ke pusat. Kewenangan ada di Kementerian Kominfo, tapi kenyataannya ada korupsi yang menghambat distribusi,” kata Hadi, dengan nada yang tajam, mengkritik keterlambatan Kominfo dalam memenuhi kebutuhan digitalisasi di daerah perbatasan.
Ia menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan akses internet demi pendidikan yang lebih merata di Kaltim.
Sementara itu, lawannya, Seno Aji, menawarkan pendekatan yang berani dan berbeda. Melalui program bertajuk “Gratispol,” Seno berjanji menghadirkan Wi-Fi gratis di setiap desa.
“Bagaimana digitalisasi mau berjalan jika listrik saja masih minim? Dengan Gratispol, kami sediakan Wi-Fi gratis untuk semua desa, agar anak-anak kita bisa mengakses internet,” ungkapnya dengan penuh keyakinan.
Bagi Seno, digitalisasi bukan sekadar wacana, tapi kebutuhan mendesak untuk memperkuat kualitas pendidikan dan sumber daya manusia di Kaltim.
“Pendidikan itu sekarang ada di digital. Kalau ada keterbatasan dari Kominfo, ya kita lobby pemerintah pusat,” tegas Seno, menunjukkan keyakinannya pada lobi politik sebagai solusi.
Debat pun memanas saat Hadi menyanggah klaim Seno terkait ketersediaan listrik di Kaltim. Menurut Hadi, elektrifikasi di Kaltim sudah mencapai lebih dari 90 persen dan telah terintegrasi dengan jaringan listrik di provinsi Kalimantan lainnya.
“Listrik sudah bukan masalah, tapi persoalannya kebijakan pusat. Saya bangga, di bawah kepemimpinan Gubernur Isran Noor, kami bersih dari penggunaan dana untuk kepentingan pribadi,” tukas Hadi.
Pemprov Kaltim sendiri, melalui Dinas Komunikasi dan Informatika, tercatat telah menyediakan layanan internet ke 245 desa pada 2023 dan menambah 40 desa sebagai proyek percontohan di 2022. Meski begitu, fakta bahwa akses internet masih sulit di daerah pedalaman menunjukkan masih adanya pekerjaan rumah besar bagi calon pemimpin baru di Benua Etam. (Yah/Fch/Klausa)
