Samarinda, Klausa.co – Kerusakan jalan poros nasional yang menghubungkan Samarinda dan Balikpapan kembali menjadi sorotan. Pergerakan tanah di sejumlah titik jalur strategis tersebut memicu kekhawatiran serius akan terganggunya konektivitas antarkota dan distribusi logistik di Kalimantan Timur (Kaltim).
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim tak tinggal diam. Wakil Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Akhmed Reza Pahlevi, menilai kerusakan ini bukan semata persoalan infrastruktur. Menurutnya, ini adalah soal keselamatan dan mobilitas masyarakat yang terancam.
“Jangan tunggu korban. Pemerintah, baik pusat maupun daerah, harus segera turun tangan. Jalan ini urat nadi dua kota terbesar di Kaltim,” kata Reza, Rabu (14/5/2025).
Ia menyebut pergerakan tanah yang menyebabkan amblesnya jalan kemungkinan besar disebabkan kombinasi kondisi geoteknik yang lemah dan buruknya sistem drainase. Untuk itu, ia menekankan perlunya kajian teknis mendalam agar penanganan bisa dilakukan secara tepat.
“Struktur tanah di sana sangat labil. Tapi ini bukan masalah baru. Kita butuh pendekatan berbasis data dan perhitungan, bukan tambal sulam,” ujarnya.
Namun Reza tak berhenti di faktor teknis. Ia juga menyoroti faktor ekologis yang mempercepat degradasi tanah di kawasan tersebut. Pembukaan hutan, aktivitas tambang, hingga truk-truk pengangkut batu bara disebutnya turut memberi tekanan berat pada infrastruktur jalan.
“Jalur itu jadi langganan dilewati kendaraan tambang bermuatan besar. Ini tekanan ganda buat jalan yang sudah rentan,” ujarnya.
Komisi III DPRD Kaltim, tegas Reza, akan terus mengawal persoalan ini. Ia menyebut koordinasi lintas sektor antara kementerian, pemerintah daerah, dan pihak swasta mutlak diperlukan agar perbaikan tak hanya reaktif, tapi juga berkelanjutan.
“Jangan sampai kerusakan terus berulang. Ini waktunya semua pihak duduk bersama dan mencari solusi permanen,” tandasnya. (Din/Fch/ADV/DPRD Kaltim)
