Samarinda, Klausa.co – Pimpinan beserta Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur melakukan diskusi bersama Mahasiswa S3 Manajemen Pendidikan FKIP Universitas Mulawarman pada Selasa (24/1/2023). Pembahasannya mengenai arah kebijakan pengelolaan dan anggaran pendidikan.
Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud mengakui, diskusi yang dilakukan bersama mahasiswa S3 ini cukup bagus. Bahkan, menjadi masukkan bagi pihaknya untuk lebih baik lagi ke depannya.
Pasalnya lanjut pria yang akrab disapa Hamas itu, program magister dan doktor mengetahui lebih dalam pengelolaan pendidikan dan pengelolaan anggaran dengan baik.
“Saya rasa bagus ya, karena ini masukkan juga buat kami. Saat diskusi tadi, kami juga menyarankan agar mereka bisa melakukan disertasi soal pengelolaan anggaran dan pengelolaan pendidikan di Kaltim. Itu yang kami sampaikan kepada koordinator,” ucap politikus Golkar itu.
Disinggung terkait pandangan legislatif terhadap pengelolaan anggaran di Kaltim, apakah sudah tepat sasaran atau belum?
Hamas menuturkan, total keseluruhan anggaran untuk pendidikan itu hanya 20 persen saja sesuai dengan kebijakan perundang-undangan.
“Kan kewajiban sesuai undang-undang itu 20 persen. Kalau 20 persen berarti dari Rp17,2 triliun itu sekitar Rp3,4 triliun, cukup besar,” jelas mantan Ketua Komisi III DPRD Kaltim ini.
Kendati demikian, Hamas menjelaskan bahwa angka Rp3,4 triliun ini bukan serta-merta untuk penganggaran infrastruktur. Namun, Rp3,4 triliun ini sekaligus untuk operasional. Sedangkan, pembangunan untuk infrastruktur sangat kecil, kira-kira Rp900 miliar saja.
“Hanya saja itu semua kan bukan untuk penganggaran infrastruktur, tapi beberapa juga untuk operasional. Dari Rp3,4 triliun itu paling cuma Rp900 miliar untuk pembangunan infrastruktur,” bebernya.
Ke depannya, Hamas berharap agar penganggaran untuk infrastruktur dan biaya operasional itu bisa terbalik. Maksudnya, penganggaran untuk operasional itu lebih kecil daripada anggaran pembangunan infrastruktur pendidikan.
“Itu yang menjadi konsen kita saat ini. Karena infrastruktur pendidikan di Kaltim ini masih terbilang kurang. Jadi tantangan buat kita, mudahan bisa. Terbukti SMA lebih sedikit daripada SMP. Setiap tahun masih berkutat soal penerimaan siswa SMA saja,” terangnya. (Apr/Fch/Adv/DPRD Kaltim)
