Samarinda, Klausa.co – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) diminta tak lagi terlena dengan kenyamanan Dana Bagi Hasil (DBH) dari sektor tambang dan migas. Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, mengingatkan, saatnya daerah bersiap untuk mandiri secara fiskal dengan mencari sumber-sumber pendapatan baru yang lebih berkelanjutan.
“Kita tidak bisa selamanya mengandalkan DBH. Ini harus jadi perhatian serius,” tegas Rudy Mas’ud, Selasa (1/7/2025).
Saat ini, struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltim masih bergantung besar pada penerimaan dari batubara dan minyak dan gas (migas). Padahal, dua komoditas tersebut merupakan sumber daya alam yang tidak bisa diperbaharui. Ketergantungan ini, kata Rudy, membuat keuangan daerah sangat rentan terhadap gejolak harga global.
“Ambil contoh batubara. Begitu negara seperti China menghentikan pembelian, harga bisa jatuh drastis. Kita tidak bisa terus-terusan begini,” ujarnya.
Rudy menekankan agar seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mulai mencari dan mengembangkan potensi ekonomi lain yang lebih stabil dan ramah lingkungan. Pertanian, perkebunan, industri pengolahan, hingga pariwisata dinilai bisa menjadi pilar-pilar baru ekonomi Kaltim.
Ia juga menyoroti pentingnya optimalisasi peran perusahaan daerah (perusda) sebagai sumber pendapatan alternatif. Menurutnya, penguatan perusda bisa menjadi salah satu jalan keluar untuk mengurangi ketergantungan pada sektor ekstraktif.
“Dunia mulai beralih ke energi baru dan terbarukan. Kaltim tidak boleh tertinggal. Kita harus siapkan potensi-potensi penerimaan dari pembangunan hijau,” tegas Rudy yang dikenal dengan julukan Gubernur Harum. (Din/Fch/ADV/Diskominfo Kaltim)
