Samarinda, Klausa.co – Dengan kurun waktu tinggal belasan hari, anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Fuad Fakhruddin, menegaskan pentingnya menjaga integritas Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang akan digelar. Dalam sebuah pernyataan tegas, politikus Partai Gerindra ini mengingatkan masyarakat Kaltim untuk menjauhi praktik politik uang, yang dianggapnya sebagai ancaman besar bagi demokrasi.
Fuad memuji langkah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kaltim yang gencar melakukan sosialisasi anti-politik uang. Menurutnya, upaya ini menjadi kunci untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terkait bahaya praktik-praktik curang yang dapat merusak legitimasi Pilkada.
“Intensitas sosialisasi Bawaslu harus terus ditingkatkan. Edukasi ini penting agar masyarakat sadar dampak negatif politik uang dan isu-isu SARA yang kerap memanaskan suasana, terutama di media sosial,” ujar Fuad dalam wawancaranya, beberapa waktu lalu.
Tak hanya berhenti pada imbauan, Fuad juga menekankan perlunya kesadaran kolektif semua pihak untuk menjaga proses Pilkada tetap bersih. Ia menyerukan partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan, sekaligus menjunjung prinsip keadilan selama proses pemilu berlangsung.
Sebagai salah satu tokoh yang aktif mengawasi jalannya Pilkada, Fuad mengingatkan bahwa pemimpin yang terpilih nanti tidak hanya harus membawa aspirasi rakyat, tetapi juga memiliki visi untuk memajukan Kalimantan Timur. Dalam konteks pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), ia menilai peran kepala daerah semakin krusial.
“Pemimpin yang terpilih haruslah sosok yang mampu membawa perubahan nyata, mendorong kemajuan Kaltim, sekaligus menjadi mitra strategis dalam pembangunan IKN,” katanya.
Menurut Fuad, keberhasilan Pilkada yang bersih akan menjadi pijakan penting untuk memastikan Kalimantan Timur siap menghadapi tantangan masa depan. Ia pun mengakhiri pesannya dengan harapan besar agar Pilkada kali ini menjadi momentum bagi warga Kaltim untuk menunjukkan kedewasaan berdemokrasi.
“Ini bukan hanya soal memilih pemimpin, tetapi juga tentang menjaga harga diri demokrasi kita,” pungkasnya. (Yah/Fch/ADV/DPRD Kaltim)
