Samarinda, Klausa.co – Harapan Kalimantan Timur (Kaltim) mandiri dalam urusan pangan masih jauh dari kata mudah. Persaingan pemanfaatan lahan, ketergantungan pada kebijakan pusat, hingga minimnya ekosistem pertanian membuat target swasembada pangan kian panjang.
Kepala Dinas Pangan, Tanaman, dan Hortikultura (DPTH) Kaltim, Siti Farisyah Yana, menegaskan bahwa swasembada pangan hanya mungkin tercapai jika ada perencanaan matang dan kerja sama lintas sektor.
“Bila bicara soal pangan tentu tidak bisa berdiri sendiri. Harus ada ekosistem, perencanaan yang menyeluruh, dan kolaborasi berbagai pihak,” ujarnya, Selasa (19/8/2025).
Yana meneruskan, kondisi Bumi Etam jelas berbeda jauh dengan Pulau Jawa. Di sana pertanian telah lama menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat. Sedangkan di Kaltim, lahan pertanian harus bersaing dengan perkebunan, pertambangan, bahkan kawasan perumahan.
Makanya, perencanaan pembangunan pertanian harus diatur benar-benar cermat agar tidak tumpang tindih dengan sektor lain.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim mendorong DPTH menyiapkan program peningkatan produksi pertanian. Salah satunya melalui inventarisasi lahan tidur yang bisa dikembangkan untuk sawah baru. Tahun ini, sekitar 1.890 hektare lahan disiapkan dengan rancangan Survei Inventarisasi Desain (SID) untuk diajukan ke pemerintah pusat.
Selain beras, DPTH juga membuka ruang pengembangan pangan alternatif seperti jagung dan singkong. Kolaborasi dengan swasta turut digenjot agar capaian produksi tidak bergantung pada satu komoditas.
“Jangan berpikir swasembada hanya soal beras. Pangan itu banyak macamnya, dan semua bisa kita optimalkan,” kata Yana.
Meski begitu, harapan Pemprov tak sepenuhnya sejalan dengan pandangan legislatif. Wakil Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Muhammad Samsun, menilai wacana swasembada pangan di daerah hampir mustahil terwujud.
“Ya bagaimana mau merencanakan ketahanan buat Kaltim, kewenangan ketahanan pangan di Kaltim ditarik pusat. Enggak akan terjadi ketahanan pangan di Kaltim,” singkatnya. (Din/Fch/Klausa)
