Samarinda, Klausa.co – Keterbatasan daya tampung sungai dan buruknya drainase di kawasan permukiman menjadi persoalan yang perlu dibenahi untuk mengurangi banjir di Kecamatan Sambutan, Samarinda. DPRD Samarinda mendorong pemerintah kota mengkaji pembangunan kolam retensi sebagai alternatif untuk menampung limpasan air hujan sebelum dialirkan ke sungai.
Anggota Komisi I DPRD Samarinda, Suparno, menilai penanganan banjir di Sambutan tidak bisa hanya mengandalkan perbaikan saluran di jalan-jalan utama. Pembenahan perlu menjangkau drainase di lingkungan permukiman, termasuk gang-gang yang salurannya berukuran kecil atau tertutup bangunan.
“Jangan hanya melihat jalan utama. Drainase di dalam gang juga harus diperhatikan. Kalau salurannya sempit dan tertutup, air berpotensi meluap ke permukiman,” kata Suparno, Jumat (16/10/2026).
Menurut politikus Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut, kondisi drainase yang tidak memadai dapat menghambat aliran air ketika hujan turun dengan intensitas tinggi. Karena itu, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Samarinda perlu mengevaluasi dimensi saluran sekaligus memastikan aliran air tetap lancar.
Namun, pembenahan drainase di kawasan padat penduduk tidak bisa dilakukan tanpa mempertimbangkan kondisi lapangan. Pelebaran saluran berpotensi membutuhkan tambahan lahan, sementara ruang yang tersedia di antara bangunan warga relatif terbatas.
Suparno menyebut sejumlah ketua RT telah mendukung upaya perbaikan drainase. Meski demikian, pemerintah tetap perlu membangun komunikasi dengan pemilik lahan apabila pekerjaan membutuhkan ruang tambahan. Langkah tersebut penting agar penanganan banjir tidak memunculkan persoalan baru di tengah masyarakat.
Di sisi lain, persoalan banjir Sambutan juga berkaitan dengan kondisi sungai yang menjadi jalur pembuangan air dari kawasan tersebut. Suparno menyoroti aliran sungai dari Sambutan Pelita 2, di sekitar SPBU, menuju Selili sebelum bermuara ke Sungai Mahakam.
Pada sejumlah titik, sungai tersebut dinilai mengalami penyempitan dan memiliki alur berkelok di antara permukiman. Kondisi itu berpotensi menghambat aliran air, terutama ketika debit meningkat akibat hujan deras.
“Di beberapa titik, sungainya sudah menyempit dan berkelok, sedangkan kedua sisinya dipenuhi rumah warga. Normalisasi tidak mudah karena membutuhkan biaya besar sekaligus pendekatan sosial,” ujarnya.
Melihat keterbatasan tersebut, Suparno mengusulkan pembangunan kolam retensi sebagai bagian dari upaya penanganan banjir di Sambutan. Fasilitas itu dapat digunakan untuk menampung sementara limpasan air hujan sebelum dialirkan secara bertahap ke saluran pembuangan.
Dengan mekanisme tersebut, air tidak seluruhnya langsung masuk ke sungai dalam waktu bersamaan. Kolam retensi diharapkan dapat membantu mengurangi tekanan terhadap jaringan drainase dan sungai ketika debit air meningkat.
“Air perlu ditampung terlebih dahulu agar tidak semuanya langsung masuk ke sungai. Kolam retensi diharapkan bisa mengurangi beban aliran saat debit air meningkat,” jelasnya.
Agar usulan tersebut dapat ditindaklanjuti, Suparno meminta Pemerintah Kota Samarinda menginventarisasi aset daerah untuk mengidentifikasi lahan yang berpotensi dijadikan lokasi pembangunan kolam retensi.
Penentuan lokasi, lanjutnya, perlu didukung kajian teknis yang memperhitungkan kapasitas tampungan, kondisi topografi, serta keterhubungan kolam dengan sistem drainase dan sungai di sekitarnya. Dengan begitu, pembangunan fasilitas tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan penanganan banjir di wilayah Sambutan.
Suparno berharap usulan itu masuk dalam pembahasan perencanaan dan penganggaran pemerintah kota sehingga dapat dipertimbangkan dalam program penanganan banjir tahun mendatang.
Dia juga memastikan persoalan banjir di Sambutan akan terus diperjuangkan melalui pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD. Menurutnya, penanganan tidak cukup dilakukan melalui satu jenis pekerjaan, tetapi perlu menghubungkan pembenahan drainase lingkungan, penataan sungai, dan pembangunan kolam retensi dalam satu perencanaan.
“Penanganan banjir harus menyeluruh, mulai dari drainase lingkungan sampai aliran sungai. Dengan begitu, solusi yang disiapkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat Sambutan,” pungkasnya. (Din/Fch/ADV/DPRD Samarinda)
