Samarinda, Klausa.co – Komisi IV DPRD Samarinda sedang membahas rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga pada Kamis (2/3/2023). Raperda diharap menciptakan optimalisasi ketahanan keluarga.
Pembahasan dilakukan legislator Samarinda bersama dengan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP2KB) Samarinda.
Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti mengatakan, persoalan ketahanan keluarga tentu harus mengutamakan delapan poin utama. Mulai sisi agama hingga ke ekonomi rumah tangga.
Tak hanya unsur penting di dalam pembangunan ketahanan keluarga saja yang masuk dalam pembahasan Raperda ini. Puji juga turut menyinggung persoalan kemiskinan yang masih belum terselesaikan di Samarinda.
“Nyatanya 59 Kampung Keluarga Berencana masih kurang maksimal dalam pelaksanaannya. Baik dari sarana dan prasarana. Bahkan hingga sumber daya manusianya,” ungkapnya.
Meski begitu, Puji menilai, agar mencapai ketahanan keluarga, tak hanya berbicara soal peranan pemerintah semata. Dalam pelaksanaannya, pihak legislatif mesti memiliki andil untuk mewujudkan hal tersebut.
“Jadi kami juga akan gali dan carikan solusinya, karena hal ini bukan hanya tugas pemerintah,” kata Puji.
Selain dialog bersama DP2KB Samarinda, legislator Samarinda juga akan melaksanakan uji publik Raperda Ketahanan Keluarga.
Tak hanya itu, Puji juga menyinggung soal DP2KB Samarinda yang saat ini harus memaksimalkan jumlah anggaran yang dimiliki untuk menekan angka stunting.
“BPJS Kesehatan harusnya memiliki anggaran untuk pemasangan alat kontrasepsi dalam pengendalian kependudukan,” paparnya.
Terakhir, Puji menegaskan, posisi keluarga sangat penting memerhatikan seribu hari kehidupan. Mulai masa kehamilan hingga remaja, bahkan lansia.
“Makanya penting banget ini Raperda tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga,” pungkasnya. (Mar/Mul/Adv/DPRD Samarinda)
