Samarinda, Klausa.co – Senin malam (14/10/2024), menjadi panggung bagi para calon pemimpin Kutai Barat (Kubar). Bertempat di Hotel Mercure Samarinda, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kubar menggelar debat publik perdana jelang Pilkada Serentak 2024. Acara yang disiarkan secara langsung ini mempertemukan tiga pasangan calon bupati dan wakil bupati dalam adu gagasan, visi, serta program kerja mereka.
Pasangan nomor urut satu, Frederick Edwin dan Nanang Adriani, yang dikenal dengan akronim FENA, tampil percaya diri. Mereka berhadapan dengan Ahmad Syaiful dan Jainuddin (AHJI) di nomor urut dua, serta Sahadi dan Alexander Edmond (DIAMOND) di posisi ketiga.
Rintar Pasaribu, Ketua KPU Kutai Barat, membuka acara dengan penegasan bahwa debat ini merupakan bagian penting dari kampanye politik, sesuai dengan amanat Pasal 19 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024.
“Debat ini adalah sarana bagi para pasangan calon untuk menyampaikan visi, misi, dan program mereka kepada masyarakat,” ujarnya.
Namun, Rintar juga mengingatkan akan pentingnya menjaga kondusivitas selama jalannya debat. Dia berharap semua pihak dapat menjaga keamanan dan ketertiban.
“Agar informasi dari debat ini dapat diterima dengan baik oleh masyarakat,” katanya.
Selain soal keamanan, Rintar menggarisbawahi pentingnya Pilkada Serentak 2024 sebagai momen pemersatu bangsa. Sebab, perbedaan pendapat dan pilihan adalah hal yang wajar.
“Namun, setelah Pilkada selesai, kita semua harus bersatu kembali untuk membangun Kutai Barat yang lebih baik,” tegasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Rintar menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Kutai Barat atas dukungan anggaran, serta kepada aparat keamanan yang turut mengamankan jalannya debat. Ia juga menyelipkan pesan penting bagi 128.104 pemilih terdaftar di Kutai Barat.
“Gunakan hak pilih Anda pada 27 November 2024, jangan sampai golput, dan hindari praktik-praktik yang melanggar aturan,” tuturnya.
Dengan penuh harap, Rintar menutup acara dengan optimisme bahwa Pilkada Kutai Barat 2024 akan berjalan aman, damai, dan berintegritas, berkat kerja sama semua pihak.
“Ini bukan sekadar ajang memilih pemimpin, tapi juga momen bagi kita untuk menunjukkan bahwa demokrasi bisa berjalan dengan baik di Kutai Barat,” pungkasnya. (Yah/Fch/Klausa)
