Kukar, Klausa.co – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Edi Damansyah menyambut kedatangan Komisi III DPR RI yang melakukan kunjungan kerja ke daerahnya pada Senin (23/10/2023). Kunjungan ini bertujuan untuk memantau penyelenggaraan pemerintahan desa dan kelurahan di Kukar.
Edi mengatakan, ia berterima kasih atas kunjungan para wakil rakyat dari Senayan. Ia berharap, kunjungan ini dapat memberikan manfaat bagi pembangunan Kukar dan Indonesia.
“Kami mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada Komisi III DPR RI yang telah hadir di Kota Raja Tenggarong. Semoga kegiatan ini dapat memberikan dampak positif bagi pembangunan daerah dan nasional,” kata Edi.
Edi didampingi oleh Wakil Bupati Rendi Solihin, Sekretaris Daerah Sunggono, dan sejumlah kepala perangkat daerah. Acara itu juga diikuti oleh camat, kades/lurah, dan ketua RT se-Kukar secara virtual.
Edi menjelaskan, Kukar memiliki luas 27.263,10 kilometer persegi dan jumlah penduduk 765.284 jiwa. Kukar terbagi menjadi 20 kecamatan, 193 desa, dan 44 kelurahan. Kondisi geografis yang luas dan penyebaran penduduk yang tidak merata membuat pembangunan di Kukar masih belum optimal.
Untuk mengatasi hal ini, Pemkab Kukar menetapkan dua strategi khusus dalam percepatan pembangunan wilayah, yaitu:
Mengoptimalkan peran pemerintah desa dengan meningkatkan alokasi anggaran ke desa melalui kebijakan Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD). Alokasi ini diberikan untuk program Rp50 juta per RT, belanja infrastruktur layanan dasar, seperti penyediaan energi listrik pedesaan menggunakan energi terbarukan, dan penguatan operasional posyandu. Ada juga bantuan lainnya yang bersifat prioritas daerah namun kewenangan desa. Kebijakan ini membuat alokasi transfer ke desa meningkat 44 persen dari tahun 2022 lalu.
Melimpahkan sebagian kewenangan kabupaten kepada kecamatan. Hal ini diiringi dengan pengalokasian dana kepada kecamatan, termasuk di dalamnya penyelenggaraan dana kelurahan. Sehingga, camat memiliki kewenangan dan anggaran untuk menyelenggarakan sebagian tugas dan fungsi OPD yang bersifat sederhana, untuk dapat dilaksanakan secara berkala di kecamatan.
“Kami bangga, banyak kabupaten/kota lainnya belajar BKKD 50 juta per RT ke Kukar. Kedua strategi tersebut telah berjalan baik di Kukar. Tentu terus diiringi dengan proses evaluasi, perbaikan serta penyempurnaan tata kelola penyelenggaraan pelimpahan kewenangan yang lebih efektif,” ujar Edi.
Edi juga menyampaikan prestasi pembangunan desa di Kukar yang terlihat dari peningkatan nilai Indeks Desa Membangun (IDM) pada tahun 2023 sebesar 0,77. Nilai ini meningkat dibanding tahun sebelumnya yang sebesar 0,74.
Dengan nilai IDM tersebut, jumlah desa berstatus mandiri di Kukar mencapai 76 desa, maju 69 desa, dan berkembang 48 desa. Tidak ada lagi desa yang berstatus tertinggal dan sangat tertinggal di Kukar.
“Kami berharap kehadiran Komisi III DPR RI ini dapat memberikan tambahan ilmu dan pengetahuan bagi kami di daerah dan sekaligus sebagai kepanjangan lidah kami dalam menyampaikan harapan dan aspirasi masyarakat Kukar melalui data dan informasi yang dapat kami berikan saat diskusi lanjutan,” harap Edi.
Silaturahmi DPR RI dengan Pemerintah Kukar
Sementara itu, Anggota DPR RI Komisi III Dapil Kaltim, Safaruddin mengapresiasi kunjungan kerja ke Kukar. Ia menganggap ini sebagai silaturahmi antara DPR RI dengan pemerintah di Kukar hingga tingkat desa/kelurahan dan RT.
Safaruddin berharap, para RT, kades/lurah dapat bekerja sesuai dengan data yang valid. Khususnya dalam penanganan masyarakat prasejahtera dan stunting agar tepat sasaran. Dan masyarakat miskin ekstrem menjadi sasaran yang harus didahulukan.
Dia juga meminta pertanian dalam arti luas untuk ketahanan pangan semakin diperkuat. Karena Kukar kini menjadi salah satu penyuplai bahan pangan terbesar di Kaltim, dan IKN kelak.
“Semua itu tentunya perlu kehadiran pemerintah, untuk mendorong upaya peningkatan hasil pertanian dalam arti luas,” sebutnya. (Dy/Mul/ADV/Diskominfo Kukar)
