Samarinda, Klausa.co – Upaya membentuk aparatur sipil negara (ASN) yang tak hanya kompeten, tetapi juga adaptif dan inklusif, kembali dikuatkan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kalimantan Timur (BPSDM Kaltim). Lembaga ini membuka lima pelatihan sekaligus yang difokuskan pada peningkatan kapasitas teknis dan manajerial ASN lintas daerah se-Kaltim.
Kegiatan tersebut resmi dimulai Senin (16/6/2025), di lingkungan BPSDM Kaltim. Kepala BPSDM Kaltim, Nina Dewi, menegaskan bahwa pelatihan ini bukan sekadar rutinitas tahunan, melainkan bagian dari peta jalan pembenahan birokrasi agar semakin profesional dan berorientasi pada pelayanan publik.
“Ini adalah langkah strategis. Kita ingin ASN yang bukan hanya paham tugas, tapi juga mampu menjawab tantangan zaman dengan pendekatan yang humanis dan bertanggung jawab,” kata Nina saat membuka kegiatan.
Kelima pelatihan yang digelar meliputi, pelatihan bahasa isyarat, public speaking dan komunikasi efektif, penyusunan analisis jabatan (Anjab) dan analisis beban kerja (ABK), investigasi dan keselamatan kerja bagi pengawas ketenagakerjaan. Dan yang terakhir, bimbingan teknis pengelolaan arsip keuangan bagi arsiparis dan pengelola arsip.
Kegiatan ini diikuti oleh 150 peserta yang berasal dari berbagai perangkat daerah. Setiap kelas diikuti oleh 30 peserta terpilih, dengan durasi pelatihan bervariasi antara 27 hingga 51 jam pelajaran, tergantung pada kompleksitas materi.
Menurut Ketua Panitia Rina Kusharyanti, yang juga menjabat sebagai Kabid Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional BPSDM Kaltim, kelima pelatihan dirancang untuk menjawab kebutuhan nyata di lapangan.
“Durasi tiga hingga lima hari itu cukup padat. Tapi materi yang kami susun memang relevan dan aplikatif untuk tantangan ASN hari ini,” ujar Rina.
Nina Dewi juga menyoroti pentingnya pelatihan bahasa isyarat sebagai bentuk pelayanan publik yang inklusif bagi penyandang disabilitas. Sementara pelatihan public speaking diarahkan untuk membentuk ASN yang mampu menyampaikan informasi secara efektif dan membangun kepercayaan publik.
Pelatihan Anjab dan ABK, lanjutnya, menjadi krusial dalam proses perencanaan SDM agar formasi pegawai lebih akurat. Sementara pelatihan bagi pengawas ketenagakerjaan menyentuh aspek keselamatan kerja dan keadilan di lingkungan industri. Di sisi lain, bimtek pengelolaan arsip bertujuan memperkuat tata kelola dokumen keuangan yang transparan dan tertib aturan.
“ASN itu harus terus belajar, bukan sekadar memenuhi jam pelatihan. Ini soal membentuk etos kerja yang berkelanjutan,” pungkas Nina. (Din/Fch/ADV/Diskominfo Kaltim)
