Klausa.co

BPK RI Ingatkan Transparansi dalam Tata Kelola Keuangan Daerah

Anggota VI BPK RI, Fathan Subchi, hadiri sertijab Kepala BPK Perwakilan Kaltim di Auditorium Nusantara Kantor BPK Kaltim, Jumat (7/3/2025). (WAN)

Bagikan

Samarinda, Klausa.co – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kembali menegaskan peran dalam memastikan pengelolaan keuangan negara berjalan transparan dan akuntabel. Pesan itu disampaikan langsung oleh Anggota VI BPK RI, Fathan Subchi, dalam serah terima jabatan Kepala BPK Perwakilan Kalimantan Timur (Kaltim) di Auditorium Nusantara, Kantor BPK Kaltim, pada Jumat siang (7/3/2025).

Dalam acara tersebut, Agus Priyono resmi menyerahkan tampuk kepemimpinan kepada Mochammad Suharyanto. Pergantian ini, menurut Fathan, bukan sekadar seremonial belaka, tetapi bagian dari upaya memperkuat fungsi pengawasan keuangan negara.

“Peningkatan kualitas hasil pemeriksaan menjadi tantangan besar bagi BPK. Kami terus berupaya meningkatkan efektivitas dalam setiap pengambilan keputusan serta menjamin mutu pemeriksaan,” kata Fathan dalam sambutannya.

Baca Juga:  Pemkab Mahulu Serahkan LKPD 2024 ke BPK, Incar WTP Kedua Berturut-Turut

BPK, lanjutnya, memiliki visi strategis untuk periode 2025-2029, yakni menjadi lembaga pemeriksa yang terpercaya dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara yang lebih baik.

Fathan turut mengulas hasil pemeriksaan terhadap laporan keuangan pemerintah daerah di Kalimantan Timur. Ia mencatat tren yang stabil dalam kualitas laporan keuangan, dengan seluruh pemda di provinsi ini meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2023.

“Yang lebih penting adalah bagaimana pemerintah menjalankan program dan pembangunan secara ekonomis, efisien, dan efektif sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan,” ujarnya.

Menurutnya, keberhasilan tata kelola keuangan daerah harus diukur dari dampak nyata bagi masyarakat. Indikatornya, kata dia, bukan sekadar opini WTP, tetapi juga penurunan angka kemiskinan, tingkat pengangguran, serta peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Baca Juga:  Mahulu Bidik Penguatan Tata Kelola Keuangan di Era Kepala BPK Kaltim yang Baru

Di tengah meningkatnya kesadaran publik terhadap pengelolaan anggaran, Fathan menekankan bahwa setiap rupiah dalam APBD adalah uang rakyat yang harus dipertanggungjawabkan.

“Masyarakat semakin paham bahwa anggaran pemerintah berasal dari dana publik. Karena itu, transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci,” kuncinya. (Wan/Fch/Klausa)

Bagikan

.

.

Search
logo klausa.co

Afiliasi :

PT Klausa Media Indonesia

copyrightⓑ | 2021 klausa.co