Samarinda, Klausa.co – Upaya mempercepat pembangunan akses darat dari Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) menuju perbatasan Kalimantan Utara kembali mendapat angin segar. Pada Rabu (16/4/2025), Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) menggelar rapat pembahasan ruas jalan Long Bagun (seberang)–Long Boh di Ruang Tepian II, Kantor Gubernur Kaltim.
Hadir mewakili Mahulu, Plt. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Wenefrida Kayang, yang menggantikan Sekretaris Daerah Mahulu, Dr. Stephanus Madang. Rapat ini dipimpin oleh Kepala Dinas PUPR Kaltim, AM Fitra Firnanda, mewakili Sekda Provinsi Kaltim.
Diskusi lintas sektor ini turut dihadiri perwakilan Kodam VI/Mulawarman, Korem 091/ASN, hingga Dandim 0912/KBR. Dari kalangan swasta, hadir pula perwakilan PT Essam Timber, PT Sumalindo Lestari Jaya Tbk, dan PT Sumalindo Lestari Jaya II, bersama sejumlah dinas teknis.
Pembangunan jalan Long Bagun–Long Boh dinilai penting untuk membuka isolasi wilayah dan menekan biaya logistik, terutama di Kabupaten Malinau dan daerah sekitar. Saat ini, keterbatasan akses darat masih menyebabkan harga kebutuhan pokok melambung tinggi.
Wenefrida menyampaikan apresiasi atas inisiatif ini. Ia menilai, keterlibatan TNI melalui kerja sama dengan Pemprov Kaltim menjadi langkah konkret mempercepat pembangunan infrastruktur di perbatasan.
“Kami sangat senang dan mengapresiasi sekali inisiatif ini. Terutama karena melibatkan TNI lewat program TMMD. Jika kerja sama ini berjalan baik, perhatian terhadap Mahulu tentu akan semakin besar,” ujarnya.
Dalam rapat tersebut, sejumlah isu teknis turut dibahas, seperti status kawasan hutan dan Hak Guna Usaha (HGU) PT Sumalindo, kesiapan kerja sama pihak swasta, mekanisme perjanjian kerja sama, hingga penyusunan jadwal pelaksanaan.
Dari Pemkab Mahulu, turut hadir Plh. Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR, Aloysius Irang Jiu, dan Kasi Tata Ruang, Bayu Agung Sukma Putra, untuk memperkuat koordinasi teknis di lapangan. (Nur/Fch/ADV/Pemkab Mahulu)
