Samarinda, Klausa.co – Anggota Komisi I DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Baharuddin Demmu, menilai langkah Universitas Mulawarman (Unmul) yang meminta maaf kepada Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, buntut aksi mahasiswa pada Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru (PKKMB) 2025, tidak perlu dilakukan. Ia bahkan menyebut permintaan maaf itu berlebihan dan justru mengaburkan esensi kebebasan berekspresi di lingkungan akademik.
“Kalau saya rektor atau dekan, tak perlu minta maaf. Itu berlebihan. Kan itu ekspresi mahasiswa, aman,” kata Bahar, Rabu (13/8/2025).
Demmu mengungkapkan, dari informasi yang ia terima, pertemuan Unmul dan Wagub Kaltim pada 7 Agustus 2025 diwarnai pembicaraan yang mengaitkan permintaan maaf tersebut dengan evaluasi Uang Kuliah Tunggal (UKT) di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP). Dugaan ini muncul setelah aksi simbolik mahasiswa FKIP, membalikkan badan dan menyanyikan lagu perjuangan, dilakukan saat acara PKKMB di GOR 27 September.
Ia menilai aneh jika evaluasi UKT diarahkan hanya kepada satu fakultas akibat aksi tersebut.
“Beliau diamanahkan uang rakyat untuk dikelola. Kalau evaluasi UKT diarahkan hanya ke FKIP, itu keliru. Ingat, ini bukan uang pribadi,” tegasnya.
Politikus PAN itu menegaskan, pengelolaan anggaran pendidikan tidak boleh dipengaruhi sentimen terhadap aksi mahasiswa. Ia mengingatkan, program pendidikan gratis yang menjadi unggulan pemerintah daerah seharusnya diterapkan secara menyeluruh dan dievaluasi bila belum optimal.
“Mestinya uang rakyat disalurkan kepada yang membutuhkan. Lihat kebutuhan riil, jangan sampai seperti kasus Bupati Pati yang akhirnya didemo warganya,” pungkas Bahar. (Din/Fch/Klausa)
