Samarinda, Klausa.co – Sebanyak 60 pejabat fungsional di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) resmi dilantik pada Jumat (27/9/2024). Acara yang berlangsung di Ruang Ruhui Rahayu, Kantor Gubernur Kaltim, itu dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Kaltim, Sri Wahyuni, mewakili Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim, Akmal Malik.
Turut hadir dalam prosesi tersebut sejumlah pejabat penting, termasuk Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kaltim, Deni Sutrisno, serta beberapa kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemprov Kaltim. Pelantikan ini menjadi langkah konkret dalam mewujudkan reformasi birokrasi yang berkelanjutan di provinsi tersebut.
Dalam sambutannya, Sri Wahyuni menekankan pentingnya peran pejabat fungsional dalam mendorong profesionalisme aparatur sipil negara (ASN).
“Pelantikan ini merupakan wujud komitmen Pemprov Kaltim untuk menciptakan aparatur yang lebih profesional dan berorientasi pada hasil. Ini semua demi meningkatkan kualitas pelayanan publik,” ujarnya tegas.
Lebih lanjut, Sri Wahyuni menjelaskan, dari 60 pejabat yang dilantik, sembilan orang di antaranya diangkat melalui mekanisme pertama, sementara 51 lainnya merupakan perpindahan dari jabatan lain. Mereka berasal dari beragam latar belakang profesi, mulai dari dokter, auditor, tenaga sanitasi lingkungan, polisi pamong praja, hingga pengawas sekolah.
“Jabatan fungsional memiliki posisi strategis dalam reformasi birokrasi yang tengah kita jalankan. Oleh karena itu, setiap pejabat yang dilantik hari ini memikul amanah besar. Kompetensi mereka harus terus ditingkatkan untuk menghadapi tantangan globalisasi dan digitalisasi yang semakin kompleks,” tutur Sri Wahyuni.
Lebih dari itu, ia juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mendukung visi besar Pemprov Kaltim, terutama terkait pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Tak lupa, Sekdaprov juga mengingatkan seluruh ASN mengenai netralitas menjelang pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang akan datang.
“Netralitas ASN adalah fondasi penting untuk menjamin proses demokrasi yang bersih dan berkualitas,” ujarnya, seraya menambahkan bahwa pejabat yang dilantik hari ini merupakan ujung tombak birokrasi berbasis meritokrasi di Kaltim.
Pelantikan ini bukan hanya sekadar formalitas, melainkan langkah maju dalam reformasi birokrasi yang diharapkan dapat memperkuat tata kelola pemerintahan di Kalimantan Timur. (Wan/Fch/Klausa)
