Klausa.co

Sektor Pendidikan jadi Skala Prioritas Provinsi Kaltim Dalam APBD Murni TA 2023

Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur Dapil Kutai Kartanegara Muhammad Samsun saat menandatangani Perubahan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp15,1 triliun, Jumat (19/8/2022). (Kanan depan) (Ist)

Bagikan

Samarinda, Klausa.co – Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur Dapil Kutai Kartanegara Muhammad Samsun membenarkan bahwa nilai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Murni Tahun Anggaran 2023 meningkat menjadi Rp15,1 triliun.

Hal itu disampaikan pria kelahiran Jember ini usai memimpin Rapat Paripurna ke-31 Masa Sidang II Tahun 2022, di Lantai 6 Gedung D, Kompleks DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar, Kota Samarinda pada Jumat (19/8/2022).

Samsun, sapaan akrab Muhammad Samsun, menegaskan bahwa anggaran tersebut diprioritaskan pada sektor Pendidikan sebesar 20 persen. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan sumber daya manusia, terutama sebagai bentuk persiapan adanya Ibu Kota Negara (IKN) di Benua Etam.

“Skala prioritas Provinsi Kaltim itu pastinya untuk belanja wajib dan fungsi pendidikan minimal 20 persen dan kesehatan 10 persen. Kemudian infrastruktur, ya masih sekitar itu,” ungkap Wakil Ketua Badan Anggaran DPRD Kaltim ini.

Baca Juga:  Pemprov Kaltim Optimistis Donatur Asing Dukung Konservasi Laut Maratua

Disinggung terkait adanya anggaran khusus untuk daerah penyanggah IKN Nusantara seperti Balikpapan, Samarinda maupun Kutai Kartanegara dan lainnya. Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu memaparkan bahwa pengalokasian anggaran masih seperti tahun-tahun sebelumnya.

“Kelihatannya masih sama, karena kalau IKN itu kan memang sudah teralokasi di APBN dari Pemerintah Pusat. Untuk daerah Sepaku dan Samboja pun masih sama. Namun mungkin, sebagian akses penghubung saja yang ditopang daerah,” jelasnya.

Dalam kesempatan itu, Samsun juga menyampaikan sejumlah catatan penting untuk Pemerintah Daerah. “Saya sampaikan agar Pemerintah dapat mengantisipasi over inflasi yang akan terjadi di Benua Etam. Khususnya, over inflasi karena krisis energi dan krisis pangan,” terangnya.

Baca Juga:  Dispora Kaltim dan Karang Taruna: Bersama Wujudkan Pemuda Kuat dan Berdaya

“Kalau krisis energi ini kan bisa berdampak luas juga. Maka, itu yang harus diantisipasi agar target pendapatan bisa terpenuhi untuk belanja pemerintah kita,” lanjut Wakil Ketua Badan Musyawarah DPRD Kaltim itu.

Selain persoalan inflasi yang kemungkinan akan terjadi di Benua Etam. Samsun juga mengingatkan agar pemerintah bisa mengantisipasi pandemi Covid-19 sesi selanjutnya. “Saya khwatir pandemi ini masih menjadi ancaman, maka harus diantisipasi jika terjadinya kemungkinan peluang Covid-19 naik lagi,” pesannya.

(APR/ADV/Diskominfo Kaltim) 

 

IKUTI BERITA KLAUSA LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Bagikan

.

.

Search
logo klausa.co

Afiliasi :

PT Klausa Media Indonesia

copyrightⓑ | 2021 klausa.co