Samarinda, Klausa.co – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) mulai memperketat standar kebersihan dapur penyedia makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) Kaltim, proses penerbitan Surat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS) bagi seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) kini dikebut.
Langkah itu diambil setelah ditemukan sejumlah SPPG yang sudah beroperasi tanpa memiliki dokumen SLHS. Padahal, surat tersebut menjadi bukti bahwa dapur penyedia makanan telah memenuhi standar kebersihan dan keamanan pangan.
“Hingga awal Oktober 2025, ada 42 dari 57 SPPG yang sudah beroperasi. Tapi sebagian masih menunggu kelengkapan administrasi, termasuk SLHS,” ujar Kepala Dinkes Kaltim Jaya Mualimin, pada Senin (6/10/2025).
Jaya menegaskan, SLHS bukan sekadar formalitas. Dokumen ini menjamin dapur pengolahan makanan memenuhi prinsip higienitas, mulai dari sumber air, sirkulasi udara, hingga pengelolaan limbah.
“Kalau aspek ini diabaikan, risikonya tinggi bagi anak-anak penerima manfaat,” katanya.
Dalam waktu dekat, Dinkes Kaltim bersama Tim Percepatan MBG Provinsi akan menggelar rapat koordinasi untuk menyusun strategi percepatan sertifikasi. Agenda itu juga akan memastikan keseragaman prosedur antar daerah, terutama dalam hal pemeriksaan teknis.
Verifikasi SLHS mencakup pengecekan denah dapur, alur produksi, fasilitas sanitasi, hingga uji mikrobiologi terhadap sampel makanan. Selain itu, Dinkes juga menyiapkan pelatihan bagi penjamah makanan yang belum memiliki sertifikat higienitas.
“Kita pastikan semua tenaga yang terlibat paham bagaimana mengolah makanan dengan benar dan aman,” tambah Jaya.
Ia menjelaskan, penerbitan SLHS menjadi kewenangan Dinas Kesehatan kabupaten/kota, sementara Dinkes provinsi berperan sebagai koordinator dan fasilitator di lapangan.
“Tujuannya, makanan bergizi yang diterima anak-anak bukan hanya sehat, tapi juga aman untuk dikonsumsi,” tutupnya. (Din/Fch/Klausa)
