Samarinda, Klausa.co – Puluhan pegawai honorer di Kalimantan Timur (Kaltim) memilih turun ke jalan setelah upaya audiensi dengan Gubernur Kaltim tak kunjung membuahkan hasil. Mereka menggelar aksi damai di depan Kegubernuran Kaltim, Jalan Gajah Mada, pada Kamis (14/8/2025). Mereka menuntut kepastian nasib setelah bertahun-tahun mengabdi tanpa status jelas.
Koordinator aksi, Muhammad Rizqy, menyebut dua surat permohonan pertemuan yang dikirimkan pada Juni dan Agustus 2025 tak kunjung direspons. Padahal, kata dia, Surat Edaran Menteri PAN-RB memberi ruang bagi kepala daerah untuk mengambil kebijakan terkait status honorer.
“Surat kami tidak dibalas sejak bulan lalu. Kami ingin masalah ini selesai sebelum 17 Agustus, supaya kami juga bisa merasakan arti kemerdekaan itu,” ujarnya.
Salah satu peserta aksi, Bayu Guritno, pegawai honorer di bagian keamanan Sekretariat DPRD Kaltim, mengaku telah mengabdi selama dua dekade. Ia menyebut aksi ini terpaksa dilakukan karena waktu yang diberikan Kementerian PAN-RB semakin sempit.
“Kami sebenarnya tidak mau aksi seperti ini. Maunya duduk bersama dan mendengar langsung keputusan beliau. Tapi karena waktunya mepet, kami harus bersuara,” kata Bayu.
Bayu juga menyoroti aturan yang tak memasukkan tenaga keamanan ke dalam formasi pengangkatan. Namun ia menilai itu bukan alasan mutlak, sebab di daerah lain honorer di bidang keamanan, kebersihan, sopir, hingga pelayanan bisa diakomodasi.
Nada serupa diungkapkan Muhammad Fauzi, honorer di Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kaltim yang telah bekerja belasan tahun.
“Tolong kami diperjuangkan. Kami punya keluarga yang harus dinafkahi. Kalau tidak kerja, makan apa kami?” ucapnya.
Sementara itu, Andika Kurniawan, Bakti Rimbawan di Dinas Kehutanan Kaltim, menegaskan kontribusi honorer terhadap pelayanan publik tidak bisa diabaikan.
“Kami bagian dari masyarakat. Kalau kami diakomodasi, kinerja kami pasti kembali memberi manfaat bagi pemerintah,” ujarnya. (Din/Fch/Klausa)
