Samarinda, Klausa.co – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov) memastikan program pembiayaan pendidikan tinggi Gratispol berjalan tanpa celah penyelewengan. Program yang menjadi janji politik Gubernur Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji itu diklaim dikawal ketat untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas.
“Tidak ada ruang bagi pendanaan ganda. Mahasiswa yang sudah menerima Beasiswa Kaltim Tuntas (BKT) tidak bisa ikut Gratispol,” tegas Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Kaltim, Dasmiah, Rabu (18/6/2025).
Menurutnya, sistem verifikasi dan validasi terus diperkuat melalui koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan kampus mitra. Dana bantuan pun tidak disalurkan ke lembaga pendidikan, melainkan langsung ke rekening orang tua mahasiswa.
Model distribusi ini diterapkan agar lebih tepat sasaran. Dasmiah menjelaskan bahwa beberapa kampus, seperti Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris (UINSI) dan Politeknik Negeri Samarinda (Polnes), sejak awal sudah membebaskan pungutan. Sementara untuk Universitas Mulawarman (Unmul), skema pengembalian uang kuliah tengah disiapkan.
“Kami bertindak sebagai penjamin. Bila ada mahasiswa yang telanjur bayar UKT, akan di-refund,” ucapnya.
Program Gratispol juga dilengkapi sistem kontrol berlapis. Setiap bulan, Inspektorat Wilayah (Itwil) dan BPKP turun melakukan pengawasan. Sementara dari sisi akademik, kampus diwajibkan menyampaikan laporan triwulanan, dan mahasiswa wajib menyerahkan laporan hasil studi setiap akhir semester.
Dasmiah menegaskan, mahasiswa yang tidak aktif secara otomatis akan dikeluarkan dari program. Ia juga mengingatkan pihak kampus agar tidak lagi memungut biaya dengan alasan apapun.
“Semua penggunaan dana diaudit. Kalau ada kampus yang nekat menarik pungutan, laporkan. Kami tidak akan kompromi,” tegasnya. (Din/Fch/ADV/Diskominfo Kaltim)
