Klausa.co

Gubernur Kaltim Ingatkan OPD: Jangan Lambat Serap Anggaran, Warga Bisa Dirugikan

Gubernur Kaltim, Rudy Mas'ud. ( Foto : Din/Klausa )

Bagikan

Samarinda, Klausa.co – Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Rudy Mas’ud, mengingatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mempercepat penyerapan anggaran. Pasalnya, hingga memasuki kuartal ketiga 2025, realisasi belanja APBD Kaltim masih di bawah 50 persen. Jika dibiarkan, kondisi ini bisa membuat program pembangunan berjalan lambat dan manfaatnya tak kunjung dirasakan masyarakat.

“Ini harus jadi perhatian serius. Serapan anggaran kita masih rendah. Jangan sampai masyarakat yang dirugikan karena program tak berjalan maksimal,” tegas Rudy Mas’ud, Selasa (1/7/2025).

Ia menekankan, setiap OPD harus mampu memitigasi potensi terjadinya sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa). Menurutnya, silpa yang terlalu besar menunjukkan lemahnya perencanaan dan bisa memunculkan persepsi negatif terhadap kinerja pemerintah.

Baca Juga:  Minim di Ruang Digital, Dispora Minta Pemuda Kaltim Perlu Ambil Peran di IKN

Meski diakui bahwa dalam kondisi tertentu silpa tak bisa dihindari sepenuhnya, Gubernur meminta agar perencanaan dibuat matang dan pelaksanaan program dilakukan secara terukur agar hasilnya bisa langsung dinikmati masyarakat.

“Fokuskan belanja APBD untuk pelayanan dasar dan kebutuhan riil masyarakat. Jangan sampai ada proyek yang cuma jadi simbol tanpa manfaat nyata,” ujarnya.

Rudy juga mengingatkan agar setiap pengeluaran tetap berjalan sesuai aturan, guna menghindari pemborosan dan potensi korupsi, terutama dalam proses pengadaan barang dan jasa.

Ia menegaskan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Setiap kepala OPD, katanya, harus bertanggung jawab penuh terhadap setiap rupiah yang dikelola.

“Saya minta tiap bulan kepala OPD melaporkan realisasi fisik dan keuangan. Kalau ada hambatan, segera lapor ke Inspektorat atau Sekda. Jangan tunggu masalah jadi besar,” tegasnya.

Baca Juga:  Petani Gagal Tanam Akibat Tambang Ilegal, Maswedi: Pemkot Samarinda mesti Dorong Aparat Hukum

Dalam situasi ekonomi nasional yang masih belum stabil, Rudy juga mendorong agar OPD mengarahkan anggaran pada program padat karya. Menurutnya, langkah ini penting untuk membantu masyarakat menghadapi ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) yang masih terus terjadi di beberapa sektor.

“Jaga serapan, jangan sampai ada silpa besar. Pastikan program jalan, ekonomi bergerak, dan rakyat merasakan manfaatnya,” pesannya. (Din/Fch/ADV/Diskominfo Kaltim)

Bagikan

.

.

Search
logo klausa.co

Afiliasi :

PT Klausa Media Indonesia

copyrightⓑ | 2021 klausa.co