Samarinda, Klausa.co – Program nasional Sekolah Rakyat mulai menunjukkan progres di Kalimantan Timur (Kaltim), khususnya di Kota Samarinda. Daerah ini menjadi lokasi pertama yang dinyatakan siap membangun sekolah berbasis sosial oleh Kementerian Sosial RI, sekaligus menjadi salah satu wilayah yang paling awal memulai proses rekrutmen siswa dan pengajar untuk tahun ajaran 2025/2026.
Dari lima usulan lokasi di Kaltim, yakni Samarinda, Kutai Kartanegara (Kukar), Penajam Paser Utara (PPU), Berau, serta Provinsi Kaltim sebagai fasilitator lintas daerah, hanya lahan di Samarinda yang saat ini dinyatakan siap bangun. Lokasinya berada di dekat Stadion Utama Palaran, hasil inisiasi langsung dari Pemerintah Kota Samarinda.
“Yang dinyatakan siap bangun baru lahan di Samarinda. Lokasi lainnya masih kami dorong penyempurnaannya,” jelas Kepala Dinas Sosial Kaltim, Andi Muhammad Ishak, Jumat (4/7/2025).
Samarinda juga masuk dalam kategori lokasi sekolah rintisan tahap 1B dan 1C, dengan beberapa titik pelaksanaan yang telah ditetapkan. Salah satu titik tersebut adalah di Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Kaltim di Samarinda Seberang.
Di lokasi ini akan dibuka empat rombongan belajar (rombel), terdiri dari dua kelas tingkat SMP dan dua kelas tingkat SMA, masing-masing menampung 25 siswa.
Dua lokasi lain yang disiapkan yakni Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Samarinda, yang akan membuka dua rombongan belajar (rombel) untuk SD, satu untuk SMP, dan satu untuk SMA. Sementara di SMA Negeri 16 Samarinda di Jalan Perjuangan, direncanakan akan dibuka tiga kelas, yakni dua untuk jenjang SD dan satu untuk jenjang SMA. Pelaksanaan rintisan di SMA 16 akan memanfaatkan gedung asrama eks siswa SMA 10 yang telah tidak digunakan.
Andi menyampaikan, bahwa tim dari Kementerian PUPR telah melakukan pengecekan pada awal Juli lalu di SMA 16 untuk menilai kesiapan asrama.
“Kami masih menunggu berita acara dan konfirmasi dari Kementerian PU mengenai kelengkapan fasilitas seperti tempat tidur, meja, kursi, dan lemari. Setelah itu, proses seleksi siswa akan dimulai,” ungkap Andi.
Namun, kendala muncul di SMA 16 karena ruang kelas yang sebelumnya ditargetkan untuk program Sekolah Rakyat telah terpakai oleh siswa baru tahun ajaran reguler. Solusi sementara yang dipilih adalah penggunaan laboratorium sebagai ruang belajar.
“Laboratorium masih dianggap layak oleh tim verifikasi PUPR. Tapi tetap perlu penyesuaian seperti partisi ruangan, pengaturan jam belajar, serta modifikasi halaman untuk aktivitas luar ruang seperti upacara dan olahraga,” terang Andi.
Meskipun pelaksanaan tidak serentak di semua titik, rintisan Sekolah Rakyat di SMA 16 tetap dijadwalkan berlangsung pada tahun ajaran 2025/2026.
“Kami targetkan satu tahun saja di SMA 16. Sambil menunggu pembangunan gedung permanen selesai, kita optimalkan dulu lokasi yang ada,” ungkapnya.
Di sisi lain, pemerintah pusat telah membuka rekrutmen tenaga pengajar Sekolah Rakyat secara nasional. Seluruh kebutuhan guru pada tahap awal ditangani langsung oleh pusat guna memastikan kualitas pengajaran dan pendekatan pendidikan sosial yang inklusif.
Formasi guru yang dibuka juga mencakup wilayah Kalimantan Timur dan dijadwalkan mulai aktif pada tahun ajaran 2025/2026. Skema perekrutan turut mencakup pelatihan khusus, mengingat Sekolah Rakyat mengusung pendekatan yang berbeda dari pendidikan formal konvensional.
“Kolaborasi pusat dan daerah dalam program ini adalah bentuk kehadiran negara untuk warga yang selama ini tertinggal akses pendidikan,” tutup Andi. (Din/Fch/Klausa)
