Klausa.co

Damayanti: Evaluasi Total Pengelolaan Haji Perlu Dilakukan, Jangan Sampai Lebih Mahal dari Malaysia

Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Damayanti ( Foto : Din/Klausa )

Bagikan

Samarinda, Klausa.co – Komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk menurunkan biaya haji menuai respons positif dari kalangan legislatif daerah. Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Damayanti, menyambut baik langkah tersebut dan menyebutnya sebagai bentuk nyata perhatian pemerintah terhadap umat Islam.

“Tentu kami wakil rakyat menyambut baik keinginan Presiden,” ujar Damayanti saat ditemui pada Rabu (7/5/2025).

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menyoroti bahwa biaya haji selama ini menjadi beban berat bagi jemaah asal Indonesia. Selain karena nominalnya tinggi, ia juga menilai fasilitas yang diterima belum sebanding dengan biaya yang dikeluarkan. Tahun 2025, pemerintah menetapkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) sebesar Rp89,41 juta, sementara porsi yang harus dibayar langsung oleh jemaah (Bipih) mencapai Rp55,43 juta.

Baca Juga:  SMPN 1 Tenggarong dan SMK TI Labbaika Samarinda Sabet Juara Umum LKBB Kartanegara Open 2025

Sebagai perbandingan, Damayanti menyebut skema subsidi yang diterapkan pemerintah Malaysia. Di negeri jiran tersebut, jemaah dari kelompok berpendapatan rendah (B40) hanya membayar sekitar Rp36,3 juta, sedangkan kelompok menengah (M40) membayar sekitar Rp53 juta.

“Perbandingan ini jelas menunjukkan bahwa ada ruang bagi Indonesia untuk meningkatkan efisiensi,” ujarnya. “Pemerintah perlu terus berinovasi agar biaya bisa ditekan tanpa menurunkan kualitas layanan.”

Lebih lanjut, Ketua Fraksi PKB DPRD Kaltim itu juga menyampaikan dukungannya terhadap rencana pembangunan perkampungan haji Indonesia di Mekkah. Menurutnya, langkah ini bisa menjadi solusi jangka panjang untuk menekan biaya akomodasi sekaligus memberikan kenyamanan lebih bagi jemaah.

“Jika perkampungan haji ini terwujud, tentu akan sangat membantu mengurangi beban biaya jemaah dan memberi rasa tenang karena tinggal di tempat yang representatif,” ujarnya.

Baca Juga:  Sapto: Tantangan dan Peluang Kaltim dalam Membangun Sentra Ekonomi Peternakan

Di sisi lain, Damayanti juga menegaskan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana haji. Ia mendorong Badan Pengelola Haji (BP Haji) untuk membuka laporan penggunaan dana kepada publik secara berkala.

“Transparansi dalam pengelolaan dana sangat penting. Kami dari DPRD akan terus mengawasi dan mendukung semua upaya yang bertujuan untuk meringankan beban umat,” tegasnya. (Din/Fch/ADV/DPRD Kaltim)

Bagikan

.

.

Search
logo klausa.co

Afiliasi :

PT Klausa Media Indonesia

copyrightⓑ | 2021 klausa.co