Samarinda, Klausa.co– Peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day tahun ini kembali menjadi momentum bagi para pekerja untuk menyuarakan hak-haknya. Pada 1 Mei 2025, seruan nasional buruh Indonesia menggema lewat enam tuntutan utama: penghapusan sistem outsourcing, pembentukan Satgas PHK, realisasi upah layak, pengesahan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT), revisi UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan, serta pengesahan RUU Perampasan Aset untuk koruptor.
Di Kalimantan Timur, gaung tuntutan ini juga terdengar nyaring. Sejumlah kelompok buruh menyuarakan aspirasinya di Kantor Gubernur Kaltim. Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, M. Darlis, menyambut positif aksi tersebut dan menilai langkah kolektif para pekerja sebagai upaya penting untuk memperkuat posisi tawar mereka.
“Menurut saya bagus, agar seruan buruh lebih menggema dan efektif. Persoalan ketenagakerjaan bersifat umum, hampir sama di seluruh Indonesia. Kalau disatukan temanya, penyampaiannya jadi lebih kuat dan efisien,” ujarnya, Kamis (1/5/2025).
Namun, Darlis tidak menampik bahwa tantangan besar masih membayangi pekerja di Kaltim. Ia menilai kesejahteraan buruh di daerah belum menunjukkan perbaikan signifikan. Salah satu persoalan mendasar terletak pada sistem pengupahan yang belum mencerminkan kebutuhan hidup layak.
“Di satu sisi, pengupahan masih jauh dari layak. Tapi di sisi lain, pengusaha juga menghadapi tekanan operasional. Hal ini mesti dicarikan titik temunya,” tambahnya.
Menurut politisi PAN ini, besarnya biaya hidup di Kaltim turut memperburuk situasi. Banyak pekerja yang akhirnya harus mencari penghasilan tambahan karena upah pokok tak cukup menutupi kebutuhan harian.
“Saya banyak menerima cerita dari teman-teman pekerja. Secara rasional, mereka tidak bisa hidup layak hanya dari gaji. Itu sebabnya mereka terpaksa mencari sumber penghasilan lain,” ungkapnya.
Darlis juga menyoroti pentingnya efisiensi anggaran—baik di tingkat perusahaan maupun pemerintah. Baginya, langkah ini bisa membuka ruang alokasi anggaran baru untuk perbaikan kesejahteraan buruh.
“Pos-pos pembiayaan yang tidak perlu harus dipangkas. Hasil dari efisiensi itu bisa dialihkan ke peningkatan upah. Kita ingin jangan sampai buruh terus jadi korban. Tapi di sisi lain, pengusaha juga harus bisa bertahan,” tandasnya. (Din/Fch/ADV/DPRD Kaltim)
