Kukar, Klausa.co – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) berusaha berinovasi untuk memperkuat kemandirian fiskal. Tak ingin terus bergantung pada Dana Bagi Hasil (DBH) sektor migas dan tambang yang makin tak pasti, Pemkab mendorong penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai prioritas pembangunan ke depan.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar, Sunggono, menyebut optimalisasi PAD menjadi kunci agar daerah tak terus bergantung penerimaan dari pusat yang turun-naik. Salah satu upaya yang ditekankan adalah evaluasi terhadap peraturan daerah (Perda) yang dinilai belum berjalan efektif.
“Kita punya Perda rumah walet, tapi sejauh ini belum memberikan dampak berarti terhadap pemasukan daerah. Ini perlu ditinjau ulang. Jangan sampai potensi ada, tapi tidak termanfaatkan dengan baik,” ujar Sunggono dalam forum penyusunan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kukar 2026.
Selain regulasi, pengelolaan aset daerah dan optimalisasi pajak, seperti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), juga menjadi sorotan. Sunggono menilai masih banyak potensi yang bisa digali dari sektor-sektor non-migas.
“Kita ingin ada kesadaran kolektif. PAD ini bukan hanya tanggung jawab satu instansi, tapi lintas sektor. Harus ada sinergi,” tegasnya.
Forum yang digelar sebagai bagian dari amanat Permendagri No. 86 Tahun 2017 ini mempertemukan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), DPRD, pelaku usaha, akademisi, hingga masyarakat sipil. Mereka diminta memberikan masukan atas rancangan awal Rencana Kerja (Renja) masing-masing perangkat daerah.
Dari forum ini, Pemkab berharap lahir dokumen-dokumen krusial seperti Berita Acara, Hasil Kesepakatan, dan Rekomendasi Forum. Seluruhnya akan menjadi pijakan untuk menetapkan arah kebijakan dan program daerah di tahun mendatang.
Tak berhenti di situ, Sunggono juga menekankan pentingnya rencana aksi yang konkret. Menurutnya, hasil forum bukan sekadar seremonial, tapi harus ditindaklanjuti dengan pembagian tugas yang jelas dan percepatan implementasi di lapangan.
“Koordinasi antar-OPD wajib ditingkatkan. Jangan jalan sendiri-sendiri. Kalau ingin PAD naik, kita harus kerja sebagai satu sistem yang terintegrasi,” pungkasnya. (Yah/Fch/ADV/Pemkab Kukar)
