Samarinda, Klausa.co – Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) berkomitmen memperkuat program ketahanan pangan berbasis kampung sebagai respons konkret terhadap tantangan inflasi dan kebutuhan kemandirian pangan daerah. Bupati Mahulu, Dr. Bonifasius Belawan Geh, menyampaikan komitmen tersebut usai mengikuti Rakor Inflasi 2025 secara daring, Senin (14/4/2025).
Menurut Bupati, ketahanan pangan harus dimulai dari upaya masyarakat yang didukung oleh pembinaan teknis dan kelembagaan. Untuk itu, ia menekankan pentingnya program “Kampung 10 Hektar” yang digagas Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK) bersama Dinas Pertanian.
“Kalau ingin hasil yang banyak, ya lahannya juga harus luas. Jangan setengah-setengah. Harus disesuaikan dengan kebutuhan, bahkan kalau bisa melebihi kebutuhan agar ada surplus yang bisa dijual,” ujar Bupati Bonifasius.
Ia menambahkan, surplus tersebut tidak hanya menjadi bantalan ketahanan pangan lokal, tapi juga membuka peluang pendapatan tambahan bagi warga kampung. Oleh karena itu, pendampingan teknis dan pengelolaan tata kelola program menjadi sangat penting.
“Dinas terkait harus memberikan penguatan baik dari sisi teknis pertanian, sistem pengelolaan, maupun pelaporan. Karena program ini menggunakan anggaran APBD, maka aspek akuntabilitas harus diperhatikan,” tegasnya.
Bupati juga mendorong agar Bappelitbangda turut mengambil peran aktif dalam perencanaan hingga evaluasi program secara berkala. Evaluasi tahunan, katanya, bukan hanya soal indikator keberhasilan, tapi juga peluang perbaikan dan penguatan di tahun berikutnya. (Nur/Fch/ADV/Pemkab Mahulu)
