Jakarta, Klausa.co – Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu (Pemkab Mahulu) kembali menunjukkan komitmennya dalam memperkuat transparansi dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah melalui peluncuran Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD). Program ini secara resmi dicanangkan dalam kegiatan High Level Meeting (HLM) dan Focus Group Discussion yang dilaksanakan di Hotel Santika Premier Hayam Wuruk, Jakarta, Rabu (26/2/2025).
Acara ini dibuka secara langsung oleh Bupati Mahulu, Dr. Bonifasius Belawan Geh, yang turut menjadi saksi peluncuran simbolis penggunaan KKPD oleh Pemimpin Divisi Funding & Customer Management PT BPD Kaltim Kaltara, Amuniantoyo.
Dalam sambutannya, Bupati menekankan bahwa digitalisasi sistem keuangan adalah bagian tak terpisahkan dari reformasi birokrasi.
“Kita dituntut menyelenggarakan pemerintahan berbasis digital untuk mewujudkan tata kelola yang lebih transparan, partisipatif, inovatif, dan akuntabel,” ujar Bupati.
Ia menambahkan bahwa penerapan KKPD selaras dengan Peraturan Bupati Mahulu Nomor 27 Tahun 2023, yang mengatur tata cara penggunaan dan penyelenggaraan kartu kredit untuk transaksi belanja pemerintah.
Bupati menilai bahwa digitalisasi transaksi melalui KKPD mampu mempercepat proses realisasi belanja daerah, khususnya dalam hal pengeluaran melalui mekanisme Uang Persediaan (UP). Dengan sistem ini, potensi keterlambatan pencairan dan kesalahan administratif dapat diminimalisasi, sekaligus mengurangi ketergantungan pada transaksi tunai.
“Saya mengapresiasi sinergi antara Pemkab Mahulu melalui BPKAD dan Bankaltimtara Cabang Ujoh Bilang. Semoga KKPD ini bisa dimaksimalkan dan menjadi tonggak perubahan menuju pengelolaan keuangan yang cepat, tepat, dan akuntabel,” ujarnya.
Selain peluncuran kartu, kegiatan ini juga dihadiri oleh berbagai pihak strategis, seperti Kepala Tim Bank Indonesia Kaltim Setya Dodi Ermawan, Asisten Bidang Administrasi Umum Kristina Tening, Inspektur Mahulu Budi Gunardjo Ompusunggu, serta sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Bupati menutup sambutannya dengan mengajak seluruh SKPD untuk segera beradaptasi dengan sistem baru ini. Menurutnya, kesiapan mental, integritas, dan kapabilitas SDM akan menentukan keberhasilan implementasi KKPD di lapangan. (Nur/Fch/ADV/Pemkab Mahulu)
