Klausa.co

Kaltim Mulai Terapkan Program Makan Bergizi Gratis, Prioritaskan Kemandirian Pangan

Deputi Sistem dan Tata Kelola Badan Gizi Nasional (BGN), Tigor Pangaribuan. (Foto: Yah/Klausa)

Bagikan

Samarinda, Klausa.co – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kalimantan Timur resmi mulai diterapkan, diawali dengan uji coba di SDN 004 Samarinda Utara. Program ini dirancang untuk meningkatkan asupan gizi anak sekolah, namun tantangan utama yang dihadapi adalah ketersediaan bahan pangan secara mandiri.

Deputi Sistem dan Tata Kelola Badan Gizi Nasional (BGN), Tigor Pangaribuan, mengungkapkan bahwa persiapan terus dilakukan agar MBG dapat diterapkan secara lebih luas di Kaltim.

Selain menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM), ketersediaan bahan pangan menjadi perhatian utama.

“Untuk mendukung program ini, kami membutuhkan sekitar 450 Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) yang akan bertugas di berbagai dapur MBG,” katanya saat diwawancarai Senin (11/2/2025), usai rapat koordinasi dengan Pemprov Kaltim di Odah Etam.

Baca Juga:  Ibu di Samarinda Mencuri Uang dan Perhiasan Tetangga Demi Anak

Menurutnya, Kaltim masih sangat bergantung pada pasokan sayur-mayur dari Pulau Jawa, sehingga diperlukan langkah strategis agar daerah ini bisa lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhan pangan program MBG.

“Setiap satuan pelayanan (satpel) akan membutuhkan 300 kg sayur untuk sekali masak yang melayani 3.000 anak. Jika nanti kita menjalankan 400 satpel, maka kebutuhan sayur mencapai 1.200 ton. Ini tantangan besar yang harus kita siapkan bersama,” jelasnya.

Hingga saat ini, 37 SPPI telah siap bertugas di dapur-dapur yang telah direview oleh BGN. Ditargetkan, pada 17 Februari 2025, sedikitnya empat satpel sudah mulai beroperasi.

“Kami ingin memastikan bahwa MBG bisa berjalan optimal, meskipun dimulai bertahap. Yang penting, kita bisa menjamin anak-anak mendapat makanan bergizi secara konsisten,” tegas Tigor.

Baca Juga:  Pj Gubernur Kaltim Tinjau Simulasi Program Makan Bergizi Gratis

Sementara itu, di daerah terpencil seperti Kutai Barat (Kubar) dan Mahakam Ulu (Mahulu), satuan pelayanan sudah disiapkan, tetapi pembangunan dapur masih perlu dilakukan.

“SPPI di Kubar sudah ada dan siap bertugas sebagai kepala satuan pelayanan. Untuk daerah lain, semuanya sudah masuk dalam perencanaan,” pungkasnya. (Yah/Klausa)

Bagikan

.

.

Search
logo klausa.co

Afiliasi :

PT Klausa Media Indonesia

copyrightⓑ | 2021 klausa.co